PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK -Penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adalah Tugas dan Fungsi negara (pemerintah) pada semua jenjang pemerintahan yang ada.
Pemerintah hadir memiliki arti sangat penting sebagai penyelenggara pemerintahan dengan hierarki dan struktur formal dari pusat sampai ke desa dari hierarki tertinggi sampai hierarki terendah.
Tujuan utama pembangunan yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan berkesinambungan untuk mencapai kesejateraan rakyat.
“Tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya sengsara tetapi pemerintah hadir untuk mensejaterahkan rakyat,” hal ini disampaikan Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole ketika membuka secara resmi Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Lamboya di Kabu Karudi Kecamatan Lamboya, Jumat (23/02/2018).
Musyawarah perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan adalah manifestasi pembangunan yang berkesinambungan.
Pembangunan yang berkesinambungan menurut Dapawole adalah pembangunan yang terus hidup, bergelora, dinamis sesuai era perkembangan lokal, regional, nasional bahkan global, tidak terputus.
“Tujuannya adalah kesinambungan dan kelestarian hidup masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, forum Musrenbang Kecamatan Lamboya harus menjadi moment penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengusulkan dan merumuskan berbagai peogram yang benar-benar akan memenuhi kebutuhan dasar rakyat di Kecamatan Lamboya satu tahun berikutnya,” tegas Dapawole.
Melalui forum Musrenbang Kecamatan Lamboya, Drs.Julianus Pote Leba, M.Si bersilahturahim dengan masyarakat sekaligus menyampaikan informasi pembangunan dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR/MPR RI Fraksi Golkar yang bertugas pada Komisi IX yang dilantik pada tanggal 12 Februari 2018.
Menurut Pote Leba Komisi IX DPR RI adalah lembaga kelengkapan DPR RI yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, BPJS, dan BKKBN.
Lebih lanjut, Pote Leba juga mengharapkan doa dan dukungan masyarakat agar dia mampu mengemban tugas sebagai pembawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Selanjutnya Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, S.P dalam kesempatan Musrenbang Kecamatan Lamboya menegaskan Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati.
“Saya sebagai Wakil Bupati Sumba Barat salah satunya memiliki kewenangan di bidang pengawasan, jadi saya berwenang memastikan apakah seluruh program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat telah berjalan dengan baik atau tidak, sekaligus mengkoordinasikan jalan keluar dan kebijakan dengan Bapak Bupati Sumba Barat guna mengatasi berbagai problem yang menyebakan program-program yang tidak tuntas,” kata Toni.
Lebih Jauh Wakil Bupati Toni, menyoroti persoalan tanah, masalah air bersih dan energi listrik, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja keras dan cerdas untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut.
“Khusus masalah energi listrik,Toni menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, telah menargetkan pada tahun 2018 seluruh desa di Indonesia sudah harus menikmati listrik,” kata Toni.
“Kabupaten Sumba Barat harus terus bergerak maju bersama dengan berbagai komponen yang berkaitan dengan penyediaan energi listrik. Untuk kesejateraan petani, Pemda Sumba Barat dalam APBD 2018 telah menyiapkan program Kartu Petani Sejaterah(KPS),” tambah Toni.
Pada sisi lain, Wakil Bupati Sumba Barat menyoroti dan bersikap tegas agar masyarakat bangsa Indonesia mentaati Pemerintah Yang Syah.
“seluruh rakyat dan komponen bangsa Indonesia, wajib hukumnya mentaati pemerintah yang sah,” tegas Toni.
Pada sesi Laporan Musrenbang, Camat Lamboya Thimotius T.Ragga, S.Sos melaporkan kondisi terkini Kecamatan Lamboya, serta menyampaikan usulan pembangunan sarana prasaranajalan, jembatan, pembangunan puskesmas baru, penambahan tenaga medis, penempatan satpam pada puskesmas kabu karudi, dan tenaga guru, serta bantuan pemda mengantisipasi kemungkinan gagal panen musim panen 2018. (DSBM/Mus)
Komentar Anda?
