PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Lansia yang tangguh dan sehat. Itulah kata-kata yang menggambarkan sosok Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT, Drs. H. Abdul Kadir Makarim. Di usia yang sudah tak lagi muda, Makarim, yang berusia 72 tahun masih terlihat fit dan bugar saat ditemui di kediamannya. Makarim bersedia menyampaikan pesan dan kesan terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta berbagi tips pola hidup sehat yang rutin ialakukan.
“Saya rasa program ini sangat bermanfaat yaitu dapat meringankan dan mengurangi beban masyarakat di bidang kesehatan. Khusus di NTT, banyak masyarakat yang tertolong. Saya melihat orang yang berobat di rumah sakit itu kebanyakan orang-orang dari kampung, mereka juga menggunakan JKN-KIS. Berarti betul bahwa program ini memudahkan,” tegasnya.
Mantan Anggota DPRD Provinsi NTT ini, mengaku bahwa dirinya juga memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat untuk pengobatan penyakit gula dan jantung.
“Namanya juga sudah tua, pasti ada penyakit orang tua. Paling kurang setiap bulan pasti saya ke Puskesmas Bakunase untuk berobat. Kalau ditanya resep bisa mencapai umur segini, saya selalu bilang yang pertama yaitu berpikir positif. Saya menjalani hidup happy-happy saja. Kedua itu, mengatur pola makan kita. Kalau kami di rumah, setiap pagi kami makan buah-buahan saja. Siang baru kami makan agak banyak. Kami tetap makan malam tapi perbanyak sayur dan nasinya dikurangi. Untuk pola tidur, kami pukul 9 malam sudah tidur dan bangun pagi pada pukul 3 atau 4 pagi,” jelas Makarim.
Selain mengatur pola makan dan pola tidur, Makarim juga rutin berolahraga. Selepas sholat subuh, ia melanjutkan menyiram bunga di halaman depan rumahnya, kemudian barulah ia berjalan mengitari daerah sekitar rumahnya.
Mengakhiri perbincangan, Makarim berpesan kepada seluruh masyarakat NTT untuk selalu tetap menjaga kesehatan sekalipun sudah mempunyai JKN-KIS dan jangan lupa kewajiban untuk membayar iuran.
“Yang saya harapkan yang pertama yaitu masyarakat harus lebih sadar kesehatan dirinya meskipun sudah ada JKN-KIS. Jika kita punya hak maka kita punya kewajiban. Bagaimana program JKN-KIS bisa berjalan kalau kewajiban kita untuk membayar iuran tidak dijalankan. Masyarakat juga harus bisa sadar bahwa program JKN-KIS sangat membantu dan mereka harus mengikuti program ini. Kemudian, petugas-petugas di fasilitas kesehatan juga harus lebih sadar akan tugasnya sehingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Jangan sampai timbul diskriminasi misalnya yang menggunakan JKN-KIS dilayani dengan kurang maksimal daripada pasien lainnya yang bayar sendiri,” tutupnya. (ay/ir)
Komentar Anda?
