Komisi I DPRD NTT Temui Banyak Keluhan Saat Kunjungi Mitra Kerja

Komisi I DPRD NTT Temui Banyak Keluhan Saat Kunjungi Mitra Kerja

PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG - Mengawali awal Tahun 2020, Komisi I DPRD NTT mengunjungi sejumlah mitra kerja dengan maksud Brainstorming dan melihat sec

PNS Bisa Dipecat dan Dipenjarakan Jika Terbukti Terlibat Politik Praktis
Sosialisasi Tim Saber Pungli di Kecamatan Umbu Ratunggay
Ratusan Pedagang Demo di Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat Daya

PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Mengawali awal Tahun 2020, Komisi I DPRD NTT mengunjungi sejumlah mitra kerja dengan maksud Brainstorming dan melihat secara langsung kondisi di lapangan dari masing-masing Mitra dari komisi I pada, Senin (13/1/2020).

Ketua komisi I, Gabriel Beri Bina menyampaikan kunjungan dimulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Penyiaran (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT.

“Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran adalah Komisi yang hadir dari Rakyat dan dititipkan untuk kemudian menjadi lembaga independent dari masyarakat yang lahir langsung dari rahim DPRD. Oleh sebab itu, Komisi I merasa sangat penting untuk memperhatikan kedua lembaga ini,” ungkap Gabriel.

Gabriel juga mengungkapkan betapa sulitnya perjuangan sampai kedua komisi ini dapat dibentuk dimana sejak 2010 DPRD berjuang sampai akhirnya terbentuk.

Dalam pertemuan itu Kadis Kominfo, Drs. Aba Maulaka mempresentasikan terkait APBD 2020 Dinas Kominfo, KIP dan KPID. Secara gamblang Aba menjelaskan beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi sebagai berikut:

Tahun 2020, alokasi anggaran untuk internet kurang lebih Rp 500 juta, dengan keterbatasan anggaran tersebut, otomatis internet tidak dapat diakomodir untuk jaringan wifi di DPRD. Sistem penggarannya menggunakan dana hibah, tahun 2020 berkisar Rp. 250 juta – 500 juta dibandingkan tahun 2019.

“Hal yang sama juga pada KIP, item pembiayaan untuk gaji hanya Rp. 2 juta/komisioner. Ini sama dengan tenaga kontrak, ketimbang yang dirancang sebesar Rp. 5-6,5 juta. Semoga kedepan, dapat dilakukan rapat secara berkala antara Komisi I dengan KPID dan KIP NTT,” kata Aba Maulaka.

Mendukung pendapat dari Kadis Kominfo, Ketua KIP NTT, Pius Rengka, mengungkapkan pendapatnya, terkait kecilnya anggaran dari KIP NTT ini, dan ia sempat menyampaikan hal ini ke Gubernur.

“Pak Gubernur yang melantik kami, tapi kalau dengan anggaran segini, artinya sama saja dengan ingin mempermalukan kami, karena dengan jelas bahwa anggaran yang sangat kecil tersebut, KIP NTT tidak dapat melakukan kegiatan dengan maksimal,” ujar Pius.

Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yosef Kolo, menyampaikan bahwa anggaran Komisioner lama sebesar Rp. 750 juta, memasuki tahun 2020 dikurangi menjadi Rp. 250 juta. Kalau digunakan hanya cukup untuk membayar gaji 7 orang komisioner selama 6 bulan, diluar kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh KPID NTT.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golongan Karya Jonas Salean, SH., M.Si, menyesali Honor untuk Komisi Penyiaran yang mewakili masyarakat hanya Rp 2 juta perbulan.

“Dibandingkan dengan Staf Khusus Gubernur yang gajinya bisa sampai 25juta? Ini sangat memalukan,” tegas Jonas.

Menurut Jonas mengenai semua kondisi yang dipaparkan, dirinya selaku wakil ketua komisi I, menyampaikan bahwa harus ada Rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan kendala dimaksud.

“Hal ini sangat memalukan, apalagi untuk tingkatan provinsi, masa anggaran untuk internet saja harus dikurangi? Bagaimana E-govermentditerapkan kalau jaringan internet mati? Apalagi dengan anggaran dari kedua komisi ini yang sangat kecil, Honor 2jt perbulan ini sangat memalukan, coba bandingkan dengan Staf Khusus Gubernur yang gajinya bisa sampai 25juta? Masa Komisioner yang utusan masyarakat ini honor hanya 2juta, tidak beda jauh dengan Tenaga Kontrak,” kata mantan Wai Kota Kupang ini.

Mendukung pendapat Jonas salean, Anselmus Tallo, menyampaikan bahwa beliau sangat prihatin dengan permasalahan yang dihadapi kedua komisi ini.

“Kalau bisa kedepan ada komunikasi antra kedua komisi ini dengan kominfo. Tujuannya agar kendala-kendala seperti ini dapat ditanggulangi lebih cepat,” kata Anselmus.

Menutup hasil rapat, Gabriel Beri Binna menyampaikan bahwa “Pemerintahan yang efektiflah yang mendorong Demokrasi menjadi lebih baik. Tetapi kita tidak dapat mendorong konsep pemerintahan yang lebih ideal kalau pemerintahan tidak efektif. Kita harus memiliki tekad yang sama dengan Keterbukaan informasi dalam E-goverment sebagai salah satu langkah yang harus diperjuangkan. Masa kita kalah ketimbang walikota yang sudah menyediakan wifi dihampir seluruh pelosok kota kupang, ambil contoh bundaran PU.

“Semua kendala akan ditampung dan akan dijadikan bahan yang nantinya akan dibawa dalam rapat komisi I bersama TAPD, KPI, KIPD dan Badan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT,” pungkas politisi Gerindra ini. (PN)

Komentar Anda?

COMMENTS

DISQUS: 0