Kontroversi BLU Undana, Ketua GMNI : Undana Belum Layak BLU

  • Whatsapp
banner 468x60

PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), melakukan aksi demo menolak sistem penerapan PPK-BLU di Undana yang dinilai tidak efektif dan efisiensi, Selasa (18/08/2018).

Undana merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang beralih dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Namun pada prakteknya BLU Undana dalam pengelolaan keuangan dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Ketua GMNI, Yosep Sukario di sela-sela aksi demo yang mereka lakukan siang tadi di depan gerbang Undana.

“Aksi ini kami lakukan untuk menjawab keresahan mahasiswa dan masyarakat NTT atas kebijakan rektor yang sangat kontroversial. Mulai dari kebijakan penjilidan hologram skripsi dan surat edaran berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang di bagi dalam dua kategori,” ujar yosep.

Terkait surat edaran pemberitahuan pemeriksaan kesehatan di Upt klinik pratama Undana, GMNI menduga PPK-BLU yang diterapkan oleh Undana hanyalah sebagai tameng bagi elit kampus dalam menggelar pungutan liar secara ilegal.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak RS dan BNN, biaya pemeriksaannya disana justru jauh lebih murah dibandingkan apa yang diterapkan Undana, oleh karena itu kami menduga sistem BLU ini sengaja diterapkan hanya untuk melegalkan semua pemerasan yang ada di Undana,” ungkap Ketua GMNI cabang Kupang ini.

Yosep juga memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada pihak Undana untuk melakukan pembenahan internal lembaga kampus, baik dari segi kinerja, sumber daya, dan semua stakeholder di Undana.

“Kami memberikan PR kapada Undana untuk melakukan pembenahan baik itu segi SDM, dan semua stakeholder yang ada di Undana, juga mentalitas birokrasi yang masih bobrok. Kalau semua PR ini sudah dijalankan maka sistem BLU bisa diterapkan, untuk saat ini Undana belum layak,” tegas Yosep.

Rektor Undana, Fred Benu saat di temui di Rektorat Undana siang tadi, membantah peryataan Ketua GMNI Kupang, Yosep Sukario yang mengatakan bahwa Undana belum layak di terapkan sistem BLU.

“Undana sudah layak diterapkan sistem BLU karena sudah melewati berbagai ujian di kementerian. Saya di uji di dua kementerian yaitu kementerian riset dan teknologi juga kementerian keuangan dan saya bawa semua pimpinan untuk diuji dan kita pertanggungjawabakan dan hasilnya BLU sekarang,” ungkap Fred Benu.

Terkait surat edaran biaya pemeriksaan kesehatan, yang mencapai 520 ribu, Fred Benu mengatakan bahwa sudah menarik kembali surat edaran tersebut dan terkait biaya hanya dikenakan 220 ribu untuk pemeriksaan narkoba di semua fakultas, karena dianggap lebih murah.

“Jika dibandingkan dengan rumah sakit lain, punya kita masih lebih rendah. Saya dengar informasi dari pihak klinik, tes narkoba di RS itu sekitar 230 ribu sampai 300san,” ucap Fred Benu.

Fred Benu juga mengungkapkan bahwa penetapan biaya pemeriksaan narkoba sebesar 220 ribu, sudah mempertimbangkan latar belakang ekonomi mahasiswa sehingga biaya 220 ribu ini dibilang cukup murah dibandingkan biaya di Rumah sakit. (Yasinta)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60