PORTALNTT.COM, KUPANG – Mantan Kepala sub dinas (Kasubdin) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan NTT, Marthen Dira Tome merasa dikriminalisasi Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) terkait dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) baru kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
“Saya merasa dikriminalisasi dan didiskriminasi oleh KPK,” kata Marthen kepada wartawan saat mendatangi Polda dan Kejaksaan Tinggi NTT, Selasa, 14 Juni 2016.
KPK telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) baru terkait kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan saat ini penyidik KPK sedang berada di Polda NTT untuk memeriksa ulang sejumlah saksi terkait kasus tersebut.
Seharusnya, menurut Marthen, KPK yang kalah Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menjalankan putusan hakim, yang menyatakan mengembalikan berkas ke Kejati NTT untuk dihentikan. “Diktum lain menyatakan apa yang dilakukan KPK setelah putusan ini dianggap tidak sah,” katanya.
Anehnya, putusan PN Jaksel belum dijalankan, KPK justru mengeluarkan Sprinlid baru terkait kasus ini. “Karena itu, kami datang untuk menemui mereka di Polda NTT,” katanya.
Penyidik KPK menolak bertemu dengan Marthen dan massa PLS yang mendatangi Polda NTT. Marthen akhirnya menyerahkan surat untuk diteruskan ke KPK.
Dalam surat itu, menurut Marthen, merupakan pernyataan sikap seluruh peserta PLS yang menolak untuk diperiksa lagi sebagai saksi dalam kasus itu. “Jika KPK ingin memroses kasus ini. Silahkan, gunakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya,” katanya.
Dari Polda NTT, massa PLS bergerak ke Kejati NTT menanyakan terkait berkas PN Jaksel. Humas Kejati NTT, Shierly Manutede pada kesempatan itu mengaku belum menerima berkas putusan PN Jaksel untuk ditindaklanjuti. “Belum ada berkas dari PN Jaksel yang diterima Kejati NTT,” kata Shierly. (*NT)
Komentar Anda?
