Pekerja Berhak Dapat Jaminan Kesehatan Dari Perusahaan

Pekerja Berhak Dapat Jaminan Kesehatan Dari Perusahaan

PORTALNTT.COM, BETUN - Untuk memastikan setiap pemilik badan usaha melaksanakan tanggung jawabnya dan setiap pekerja mendapatkan haknya terkait penjam

Polres Sumba Barat Siap Laksanakan Operasi Patuh 2018
Pekerjaan Fisik TMMD ke-99 Sumba Barat Selesai 100%
Bupati Flotim Pidato Perdana pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD

PORTALNTT.COM, BETUN – Untuk memastikan setiap pemilik badan usaha melaksanakan tanggung jawabnya dan setiap pekerja mendapatkan haknya terkait penjaminan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Atambua mengadakan forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan di Kabupaten Malaka, Senin (03/12).

Forum koordinasi yang diadakan ini melibatkan stakeholder terkait, yakni Kejaksaan Negeri, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di wilayah Kabupaten Malaka.

“Sebagaimana tertuang dalam aturan yang berlaku, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan dengan membayar iuran. Berdasarkan ketentuan peraturan presiden tersebut maka setiap pemilik badan usaha memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan dirinya, pekerja termasuk keluarganya ke BPJS Kesehatan dengan mekanisme pembayaran iuran setiap bulannya,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua M. Idar Aries Munandar.

Dia menambahkan, fokus pembahasan pada forum koordinasi kali ini yakni upaya meningkatkan kepatuhan seluruh badan usaha di wilayah Kabupaten Malaka untuk mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya ke dalam sistem Program JKN-KIS. Saat ini di Kabupaten Malaka sudah ada 127 badan usaha yang bergabung ke dalam Program JKN-KIS.

“Badan usaha yang belum bergabung tersebut akan terus kita upayakan untuk segera bergabung dalam Program JKN-KIS ini, baik secara persuasif melalui pendekatan secara personal kepada pemilik badan usaha oleh pihak BPJS Kesehatan dan dinas terkait,” terang Idar.

Apabila terjadi kendala, pihaknya akan menempuh langkah mediasi serta penegakan hukum melalui jalur Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk diajukan kepala pihak Kejaksaan Negeri Belu. Sampai dengan saat ini sudah ada sejumlah badan usaha yang telah memperoleh SKK.

“Terkait tiga badan usaha yang sudah diserahkan ke kami (SKK) akan segera kami lakukan pemanggilan dan tindak lanjuti sesuai prosedur dan diharapkan ke tiga badan usaha dapat segera patuh,” tutur Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belu Chrismiaty Say.

Sebagai informasi sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 untuk jumlah peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Atambua telah mencapai 826.276 jiwa dari total jumlah penduduk 1.150.361 jiwa atau sekitar 72%. Adapun jumlah fasilitas kesehatan yang melayani peserta tersebut adalah sebanyak 144 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 8 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), 1 optik dan 1 apotek.

Komentar Anda?

COMMENTS

DISQUS: 0