PORTALNTT.COM, KUPANG – Ketua tim penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Ny. Ratu Wula Tallu, mengatakan dalam rangka menyambut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Sumba bulan Juli mendatang, dalam kegiatan parade 1001 kuda dan festival tenun ikat yang diselenggarakan Dinas Pariwisata NTT, maka telah disiapkan 2000 penenun yang siap melakukan demo tenun ikat.
“PKK dan Dekranasda sudah siap untuk menghadapi event ini dan kami siap memberikan dukungan. Untuk festival tenun ikat Sumba, kita akan melakukan demo tenun ikat. Konsepnya kami ingin melakukan demo besar-besaran, pesertanya kami siapkan 2000 orang. Sekarang ini kan kami masih menunggu dari pemerintah provinsi karena kami tidak bisa serta merta menyampaikan konsep ini lalu diterima begitu saja, tapi intinya kami siap mendukung,” tegas wanita penerima penghargaan bunda PAUD Teladan Nasional yahun 2016 ini kepada portalNTT dari balik telpon genggamnya, Jumat (10/3) malam.
(Baca juga:Presiden Dipastikan Menghadiri Parade 1001 Kuda dan Festifal Tenun Ikat di Sumba)
Menurut Ratu, gagasan ini akan disampaikan dalam rapat koordinasi antara Bapak Gubernur bersama para Bupati sedaratan Sumba.
“Hari selasa tanggal 14 Maret 2017 nanti akan ada rapat di SBD. Kita akan sampaikan dalam rapat tersebut, kalau disetujui maka kita akan tunjukkan pada semua tamu yang datang, inilah tenun ikat Sumba. Jadi, tidak hanya pemerintah saja yang mempromosikan pariwisata tapi masyarakat juga sangat siap untuk mempromosikan pariwisata,” jelas Ratu.
Istri orang nomor satu di SBD ini mengharapkan dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan parade 1001 kuda dan festival tenun ikat ini.
“Saya mengharapkan ya di sini (SBD,red). Kita sudah sangat siap untuk menyukseskan kegiatan ini, apalagi Bapak Presiden akan datang,” kata Ratu.
Terpisah kepala dinas Pariwisata dan ekonomkreatif Provinsi NTT, Marianus Jelamu yang dihubungi portalNTT, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Ketua PKK dan Dekranasda kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang merespon hal ini dengan cepat.
“Kita tahu Ibu itu (Ratu Wula Tallu,red) beitu gesit, hebat dia. Jadi saya kira kami mendukung, kalau ada demo yang melibatkan 2000 orang penenun, bahkan kalau lebih dari itu juga kai siap dukung. Karena dengan demo itu kita menunjukan kepada publik bahwa NTT itu sangat kaya dengan ekonomi kreatif khususnya tenun ikat,” kata Marianus Jelamu pada portalNTT.com, Sabtu (11/3) pagi.
Menurut Marianus, kedepan itu PKK dan Dekranasda perlu memikiran bahwa produksi tenun ikat itu harus sudah memikirkan pangsa pasarnya, kemana tenun ikat itu dilempar. Misalnya tenun ikat itu untuk ekspor, tentu mutunya harus tinggi, demikian juga pasar nasional maupun lokal.
“Saya kira kan tidak semua ibu-ibu kita ini kan tentu bisa memproduksi sesuai kebutuhan pangsa pasar yang ada dan itu bisa dipahahami karena kemampuan pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi kedepan dekranasda, disperindag bersama pariwisata harus sudah mendesain Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memproduksi melalui pelatihan-pelatihan, bagaimana dalam desain motif itu ada sentuhan modernitas, atau yang lainnya sesuai tuntutan pangsa pasar yang lebih luas. Selanjutnya perlu ada kelembagaan agar dapat mengkoordinir ibu-ibu ini, misalnya koperasi atau sebuah wadah perkumpulan yang dibentuk. Lalu yang terakhir permodalan, nah ini merupakan hal yang tidak kalah penting yaitu kekuatan modal. Sudah saatnya jika mereka sudah berada dalam suatu wadah kelompok misalnya, maka pihak perbankan harus melirik untuk memberikan bantuan. Setiap bank itu kan ada yang namanya KUR, kredit lunak untuk rakyat. Tentu jika semua ini dibina oleh dekranasda maka wadah ibu-ibu ini akan berkembang dengan baik,” jelas Marianus.
Terkait pewarnaan yang berasal dari akar-akar kayu atau minyak dan sebagainya, kata Dia, ini yag perlu untuk dijaga karena sangat mahal.
“Mahal dalam artian kita menjaga pohon-pohon tertentu itu butuh waktu. Jadi tidak hanya ibu-ibu tapi seluruh masyarakat harus menjaga kelestarian dari pohon-pohon tertentu atau akar-akar pohon tertentu yang menjadi bahan untuk pewarna. Bila perlu seharusya pemerintah sudah mulai memikirkan pohon-pohon jenis apa yang selama ini menjadi bahan untuk pewarna tidak boleh disalahgunakan tetapi harus dijaga dan dilestarikan melalui peraturan daerah (perda),” tegasnya. (Jefri)
