PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Angggota DPD RI perwakilan provinsi NTT, Abraham Paul Liyanto bersama tim angggota komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja pengawasan pilkada serentak 2018, di ruang rapat Gubernur NTT, Selasa (26/6).
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Gubernur NTT Benny A Litelnoni, Ketua DPRD NTT, Sekda NTT, Ketua KPU NTT, Ketua Bawaslu NTT, seluruh unsur Forkompinda diantaranya Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti Kupang, Danlantamal VII Kupang, Danlanud El Tari, Kejati NTT, Kepala BIN NTT, Kepala Kesbangpol NTT.
Abraham Paul Liyanto mengatakan tujuan kunjungan kerja (kunker) ini sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Bagi DPD RI, kata Abraham, Pilkada serentak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya membangun daerah dengan terpilihnya kepala daerah yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang baik dan berkualitas, Karenanya
proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, merupakan hal yang sangat penting guna melahirkan pemimpin daerah
yang tidak hanya legitimate (dipilih langsung) melainkan juga berintegritas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Menurut Abraham berdasarkan hasil kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan Plkada serentak yang dilakukan di 3 provinsi, DPD RI mencatat bahwa masih ditemukan adanya permasalahan atau kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada
Serentak 2018, yakni antara lain: 3 sengketa pada proses pencalonan (persyaratan, pendaftaran, dan penetapan), yang dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran regulasi baik oleh penyelenggara pemilu (KPUD
dan Bawaslu) maupun oleh peserta (2) independensi penyelenggara
Pilkada di berbagai tingkatan masih dipertanyakan: (3) penyelesaian
sengketa Pilkada masih menyisakan permasalahan terkait kewenangan
antar lembaga penyelenggara pemilu; 4 netralitas ASN masih dipertanyakan kampanye negatif masih terjadi: politik uang masih marak: keberadaan calon tunggal menjadi fenomena, pengawasan pemilu yang belum optimal khususnya oleh (Bawaslu/Panwaslu).
“Menyadari bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2018 saat memasuki masa tenang, dan kami berharap permasalahan-permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ada faktor yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada pada serentak tanggal 27 Juni 2018 nanti,” kata Abraham yang juga ketua Kadin NTT.
Oleh karena itu, lanjut Abraham untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 ini dapat terselenggara dengan baik, kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif dari berbagai elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal ini tak lain sebagai salah satu upaya untuk menciptakan Pilkada yang lebih baik di masa mendatang.
“Kami berharap bahwa kehadiran DPD RI dapat menjadi dukungan moril bagi penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan kondusif bagi
kelancaran pembangunan daerah, Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terutama kepada KPU, Bawaslu, Pemerintah Provins/kabupaten/kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan segenap masyarakat di seluruh Provinsi NTT
kami mengucapkan selamat berpesta demokrasi kepada masyarakat Pemilih dan kepada seluruh kontestan Calon
Gubernur Provinsi NTT dan kepada 10 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di késepuluh Kabupaten Pikada di NTT. Semoga Pilkada di NTT berjalan lancar, aman, penuh semangat
persaudaraan dan sportivitas untuk memperoleh Pemimpin Daerah
terbaik dari antara yang terbaik untuk mewujudkan provinsi NTT yang
lebih maju dan sejahtera,” pungkas Abraham.
Wakil Gubernur NTT, Benny A Litelnoni menyampaikan apresiasi kepada DPD RI yang menjalankan tugas pengawasannya. Menurut Liteloni, seluruh proses dan tahapan pilkada Gubernur dan pilkada di 10 kabupaten berjalan aman dan kondusif.
“Pemerintah provinsi NTT mendukung penuh proses demokrasi di daerah ini. Hal ini dengan penyediaan dana yang bersumber dari APBD NTT dan untuk tahun ini dananya mencapai kurang lebih Rp. 500 miliar dan sudah didistribusikan pada pos-pos yang ada,” terang Litelnoni yang juga merupakan kontestan Pilgub kali ini berpasangan dengan Calon Gubernur Benny K Harman, paket Harmoni nomor urut 3.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihak DPRD juga mendukung penuh proses pilkada dengan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah, sehingga Ia secara lembaga mengharapkan anggaran yang besar mampu menghasilkan pemimpin yang baik untuk kemajuan dan perkembangan daerah ini lima tahun ke depan.
“Anggaran Pilgub kali ini sangat besar jika dibandingkan dengan lima tahun lalu yang hanya Rp. 170 Miliar, tapi kali ini hampirencapai Rp. 500 miliar. Kita harapkan dukungan APBD ini mampu menghasilkan pemimpin yang baik untuk perkembangan dan kemajuan daerah ini,” kata Pua Geno.
Sementara itu dari pihak keamanan, Kapolda NTT, Irjen Raja Erisman mengatakan pihak kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan bantuan pihak TNI. Hal ini menindaklanjuti MoU panglima TNI dan Kapolri tentang tugas pembantuan pengamanan Pilkada 2018 maka pihak TNI membantu personil 2/3 dari jumlah anggota polisi.
“Jumlah seluruh anggota yang ditugaskan mengamankan pilkada 2018 (1 Pilgub dan 10 Pilkada Kabupaten) 6745 personel yang telah ditempatkan di masing-masing zona (4 zona),” jelas Raja.
Untuk itu, ia melaporkan saat ini seluruh wilayah masih dalam keadaan kondusif, meskipun ada riak-riak kecil tapi itu telah diamankan.
“Kami telah memetakan ada daerah-daerah yang rawan dan masuk zona merah yaitu di kabupaten Sumba Barat Daya, diikuti Ende, Alor dan Rote, sehingga untuk wilayah-wilayah ini telah ditempatkan personel lebih dari daerah yang lain tanpa mengabaikan daerah lainnya,” ungkap jendral bintang dua ini.
Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe melaporkan, H-1 pilkada Gubernur dan 10 kabupaten seluruh APL telah didrop ke seluruh wilayah di NTT.
“Semua daerah telah didistribusikan APK beberapa hari sebelumnya, sedangkan untuk hari ini ada beberapa kabupaten saja seperti Nagekeo, Sumba Barat Daya. Kami pastikan semuanya sudah sampai di seluruh TPS yang berjumlah 9672,” pungkasnya. (Jefri)
