PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK – Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir dan instansi terkait tentang bagaimana masyarakat memiliki identitas yang jelas oleh sebab itu instansi terkait segera mendata masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena itu sangat penting untuk menghindari terorisme dan aliran-aliran sesat yang bertentangan dengan pancasila dan UU 1945 yang dapat merusak toleransi antar umat beragam.
Penegasan ini disampaikan Bupati Niga Dapawole dalam rapat Pamong Praja, Selasa pukul 09:30 WITA yang dihadiri Kepala Desa, Lurah, Camat dan SKPD di aula kantor Bupati sumba Barat di lantai dua.
Menurut Bupati Niga Dapawole penertiban bantuan PKH, BLT dan lain-lain, sekaligus administrasi harus jelas sehingga tidak ada ketimpangan. Pendidikan dan kesehatan juga merupakan aspek untuk membangun kualitas manusia untuk itu kepala Desa, Lurah dan Camat selalu meningkatkan hal tersebut.
Dalam kesempatan ini juga Niga Dapawole menegaskan kepada kepala Desa, Lurah dan Camat untuk disampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan barang tajam atau parang yang sewenang-wenang digunakan disembarangan tempat khususnya dalam kota terkecuali saat pesta adat berlangsung, semuanya untuk menghindari terjadinya kriminal yang fatal bagi masyarakat sekitarnya.
Dalam kesempatan ini Bupati Sumba Barat menyarankan aparat setempat untuk menghidupkan kembali pos-pos kamling, hal itu juga tidak terlepas dari kerjasama dengan TNI POLRI dalam menjaga kestabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat demi Kabupaten yang tercinta.
“Pemerintah mengintruksikan kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan karena Sumba Barat merupakan Kabupaten pariwisata yang sering dikunjungi oleh turis manca negara maupun lokal,” tegasnya.
Dia juga menyinggung tentang Program pemerintah saat ini sudah sangat bagus dan dirasakan oleh masyarakat sehingga pemerintah membangun pasar yang baru yang tidak kalah bagusnya dengan pasar di kabupaten lainnya, pasar Inpres Waikabubak yang lama tidak layak lagi digunakan mengingat para pedagang semakin banyak, akhirnya pemerintah mengambil langkah-langkah pisitif dan akan segera memindahkan para pedagang ke pasar yang layak digunakan. Tujuannya agar para pedagang yang belum mendapatkan tempat yang akhirnya mendapatkan pula.
Sementara Kajari Adji Aryono S.H dalam sambutannya menyatakan ajakan untuk bersama-sama memajukan Sumba Barat yang lebih baik lagi dengan saling ada keterbukaan antara pemerintah daerah dan instansi terkait sehingga masyarakat dapat mengikuti aturan-aturan yang dijalankan di Kabupaten ini.
“Kejaksaan Negeri Waikabubak sifatnya melayani dalam penegakan hukum,” katanya.
Menurutnya, Sumba Barat masih banyak permaslahan yang belum diselesaikan diantaranya perkelahian antar warga, titik batas Kabupaten tetapi semua itu pemerintah daerah dan komponen-komponen terkait dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Semua itu tidak terlepas atas bantuan TNI/POLRI. Selain itu TNI juga sangat membantu pemerintahan daerah khususnya di bidang pertanian agar mempercepat target swasembada pangan demi kesejahteraan masyarakat Sumba Barat khususnya,” katanya.
Dalam raker Pamong Praja dihadiri pula kajari, Kapolsek Lamboya, Wakil DPR, Kasdim, PN dan perangkat pemerintah lainnya. (Mus)
Komentar Anda?
