Penulis: Daniel Timu
Editor: Jefri Tapobali
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Aroma tak sedap menyelimuti Puskesmas Korbafo. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di instansi layanan kesehatan tersebut kini menuai sorotan tajam.
Dugaan kuat adanya praktik manipulasi anggaran menyeruak ke publik setelah sejumlah tenaga kesehatan (nakes) angkat suara, meski dengan identitas yang dirahasiakan karena alasan keamanan.
Salah satu bidan mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Kepala Puskesmas Korbafo, dr. Devrima Haning, yang dinilai tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi penggunaan dana BOK.
“Sejak tahun 2023 kami rutin turun ke desa-desa untuk menjalankan program Kelas Ibu Hamil, tapi insentif kami sama sekali tidak pernah dibayarkan. Kepala Puskesmas tidak pernah menjelaskan apapun soal hak kami,” ungkap seorang Nakes Puskesmas Korbafo.
Keganjilan tak berhenti di situ. Menurut pengakuan Nakes lainnya, anggaran JKN juga dikelola secara sepihak oleh Kepala Puskesmas tanpa melibatkan tim atau menyampaikan laporan penggunaan dana secara terbuka.
Data yang diperoleh media ini dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2023, yang diunggah di laman resmi Pemkab Rote Ndao, menunjukkan bahwa total anggaran JKN di Puskesmas Korbafo mencapai Rp 423.468.385, sementara dana BOK menyentuh angka Rp 675.653.300.
Namun ironisnya, dengan anggaran sebesar itu, para nakes justru mengaku tak pernah merasakan manfaatnya. Kegiatan pelayanan lapangan berjalan lancar, tapi hak mereka para Nakes tak kunjung dibayarkan.
Ditanya soal polemik ini, Kepala Puskesmas Korbafo, dr. Devrima Haning, justru memilih bungkam. Pesan konfirmasi yang dikirimkan oleh media ini melalui WhatsApp pada Minggu (8/6/2025) tidak digubris sama sekali.
Sikap diam ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang tak beres dalam pengelolaan anggaran di Puskesmas Korbafo. Publik kini menanti tindak lanjut dari instansi terkait, agar praktik semacam ini tidak terus berulang dan merugikan para tenaga kesehatan di lapangan.