PORTALNTT.COM, KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti kondisi Jalan Kolonakaf di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang sudah rusak parah selama bertahun-tahun dan mendesak Pemerintah Provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.
Jalan yang termasuk dalam ruas Patu Kolonakaf Oe’Pates merupakan salah satu akses utama antar kecamatan di Kabupaten TTS yang strategis untuk mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian masyarakat setempat. Namun, kerusakan parah pada permukaan jalan akibat minimnya perawatan membuat ruas ini sulit dilintasi kendaraan, terutama saat musim hujan.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan (dapil) TTS, Reny Marlina Un, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan perbaikan infrastruktur itu dengan alasan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa jalan Kolonakaf merupakan urat nadi perekonomian dan pelayanan publik warga.
“Pemerintah jangan berlindung di balik efisiensi lalu mengabaikan perbaikan infrastruktur, terutama di TTS,” ucapnya pada PortalNTT, usai sidang paripurna, Jumat (12/12/2025).
Senada, politisi dari Fraksi Gerindra dapil TTS, Matheos Osorio Soares, menilai pemerintah harus menanggapi keluhan masyarakat dengan serius karena kondisi jalan yang rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi masalah besar bagi akses layanan dasar masyarakat.
“Jalan ini menghubungkan tujuh kecamatan dan lebih dari 70 desa, serta menjadi jalur terpendek menuju Kabupaten Malaka. Kerusakan jalan secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan akses terhadap layanan sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan,” tegas Matheos.
Kondisi Jalan Kolonakaf sendiri bukan fenomena baru. Kerusakan serius bahkan telah terjadi akibat longsor pasca gempa bumi pada Januari 2023 yang menyebabkan ruas dengan patahan sepanjang ratusan meter tidak bisa dilalui kendaraan besar dan warga harus mencari jalur alternatif untuk sementara waktu.
Warga dan aktivis lokal sebelumnya juga telah menyuarakan keluhan yang sama melalui berbagai forum publik dan media sosial, menilai lambatnya respons pemerintah menunjukkan kurangnya prioritas terhadap daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti TTS.
DPRD NTT menekankan bahwa jalan Kolonakaf harus segera menjadi program prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Provinsi NTT, mengingat pentingnya peran strategis jalan itu dalam mendukung kelangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan provinsi.
Dengan berbagai seruan dan tekanan publik yang terus meningkat, DPRD berharap Pemprov NTT bersama instansi terkait dapat segera menetapkan waktu pelaksanaan perbaikan serta kesiapan anggaran demi menjamin akses yang aman dan layak bagi masyarakat TTS dan sekitarnya.
