Hemat Anggaran Daerah, Agus Boli Minta Rampingkan OPD di Flotim

  • Whatsapp
banner 468x60

PORTALNTT.COM, LARANTUKA – Demi menghemat anggaran daerah, Wakil Bupati terpilih Kabupaten Flores Timur (Flotim), periode 2017-2022, Agustinus Payong Boli meminta agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Flotim dirampingkan atau dievaluasi kembali.

Perampingan struktur OPD ditujukan untuk melakukan efesiensi belanja serta perbaikan kualitas belanja daerah. Agus Boli mengatakan, Secara faktual kadang OPD itu dibentuk, maka dana operasional jadi besar ketimbang dana yang didapat. Dilihat dari aspek prioritas dan bukan prioritas maka OPD yang ada di Flotim bisa ditunda pelaksanaannya atau disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Banyak urusan di OPD tersebut bisa dimerger ke dinas-dinas tertentu. Urusan tetap berjalan akan tetapi dimasukan ke dinas lain tetapi tidak sekelas OPD. Bisa dibidang atau bagian. Dan ini menjadi catatan pemerintahan kami kedepan, untuk mengevaluasi itu,” kata Agus Boli dalam seminar umum penyelengaraan pemerintahan daerah bersama Prof. Dr. Sadu Wasistiono, di aula Setda Flotim, Senin (8/5/2017).

Agus melanjutkan, urusan kinerja akan disederhanakan untuk mencapai program-program yang lebih berkiblat ke masyarakat dan sebagai perwujudan serta konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah.

“Saya beri contoh Dinas Ketahanan Pangan, itukan hilir. Mengurus keberagaman pangan yang mana produknya dari perkebunan dan pertanian, Saya rasa tidak terlalu berfungsi untuk masyarakat di daerah. Kalau mau menghemat anggaran daerah maka Sebaiknaya urusan ini didorong ke Dinas Pertanian menjadi bidang disana. Fungsinya tetap ada tetapi mergernya di Dinas Pertanian

Ada lagi Dinas Transmigrasi, Kita disinikan tidak pernah mengurus Tenaga Kerja Indonesia – Asing (TKIA) baik menerima maupun melepas ke luar negeri dan dalam negeri, kok Dinasnya ada?, memang ada satu dua tetapikan tidak terlalu urgen di Flotim. Bisa digabungkan dulu jadi bidang dulu di Dinas Sosial atau dinas lainnya yang terkait,” ungkap Agus Boli kepada Portal NTT usai seminar.

Ia menambahkan, dinas-dinas lain seperti Dinas perumahan rakyat, bisa dimerger ke bidang cipta karya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus mempertanyakan frekuensi bencana di Flotim seberapa berat, sejarah bencana sendiri Agus mengakui pernah terjadi di Flotim tetapi bukan bencana tahunan yang menjadi langganan yang membahayakan seperti pada tahun 1979 silam.

“Dana operasionalnya besar jika hanya dibangun untuk mendapatkan sumbangan dari pusat berupa mobil, motor dan lain-lain, mines dari aspek fungsinya. Prinsip kita hemat struktur tetapi kaya fungsi. Sehingga keuangan kita maksimalkan betul mengalir ke masyarakat dalam bentuk program. Jika mau membangun dinas, kantor atau badan baru, kita harus lihat dulu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita,” ungkapnya.

Sesuai dengan penegasan materi Prof. Dr. Sadu Wasistiono, rektor IPDN dan juga sebagai staf ahli penyusunan undang-undang tata kelola kepemerintahan, Agus Boli mengatakan, Dirinya bersama Bupati terpilih, Anton Hadjon akan mengevaluasi kembali struktur OPD yang ada di Kabupaten Flotim.

“Di daerah berfikir bahwa kementriannya ada urusan itu daerah wajib, padahal bukan. Boleh di kementrian ada struktur itu, tetapi di daerah soal urusan pilihan. Tidak wajib, karena urusan pilihan itu, urusannya disesuaikan dengan kondisi kedaerahan. Karena pembentukan OPD baru memakan dana operasionalnya banyak, rata-rata Rp. 1 milyar ,” ungkap Agus Boli sembari memastikan akan mengevaluasi kembali OPD di Flotim dimasa kepemerintahan kedepan.(Ola)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60