PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan menyelesaikan masalah Perumahan di NTT adalah salah satu cara mengatasi kemiskinan di NTT. Pasalnya urusan perumahan adalah salah satu penyumbang tertinggi masalah kemiskinan di daerah ini. Syarat atau variabel yang terkait dengan kemiskinan itu ada sekitar 14 variabel dan 5 diantaranya terkait dengan rumah.
“Rumah harus dindingnya tembok, lantainya tidak boleh tanah, rumah atapnya tidak boleh daun, sehingga kalau saudara-saudara kita yang tinggal di Sumba Tengah, rumahnya itu rumah panggung itu disebut miskin. Padahal biaya pembangunan rumah panggung itu biayanya lebih mahal dari rumah biasa,” ungkap Gubernur Frans Lebu Raya saat membuka Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan, Pemukiman dan keciptakaryaan Tingkat Provinsi NTT tahun 2018 di Hotel Swiss Belin Kristal Kupang, Rabu 6 Juni 2018.
Menurut Lebu Raya, urusan perumahan, permukiman dan air bersih merupakan hal yang menarik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat
“Kita tidak sekedar berkumpul menghabiskan anggaran tapi kita berkumpul untuk menyatukan komitmen, mencari solusi atau jalan keluar untuk pembuatan berbagai permasalahan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat kita terutama di NTT,” tandas Lebu Raya kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan, Pemukiman dan keciptakaryaan yang dihadiri Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NTT, Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kota se-NTT.
Gubernur mengakui dari dulu berupaya mengatasi masalah perumahan di NTT karena memang angka perumahan yang tidak layak huni masih tinggi sehingga Ia pernah menyurati Menteri desa agar dana Desa itu bisa juga digunakan untuk bangun rumah.
“Karena kita semua bekerja untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat, salah satunya perumahan. Dan syukur karena menteri Desa setuju dana itu bisa digunakan membangun rumah. Bagi saya urusan perumahan, pemukiman dan sanitasi itu multi sektor, multi steakholder, multi pendanaan, harus kita bangun bersama,” kata Lebu Raya.
“Kalau hanya mengharapkan dana APBD II dan APBD provinsi tidak kuat, harus ada dukungan APBN, bank dan kedutaan-kedutaan. Terimakasih kepada bank dunia, kedutaan Australia, BRI dan dirjen cipta karya yang memberikan dukungan kepada Pamsimas di NTT, karena tanpa dukungan ini kami tidak bisa seperti sekarang ini,” tambah Gubernur dua periode ini.
Lebih lanjut terkait masalah air bersih, kata Lebu Raya, berdasarkan hasil kajian NTT ini membutuhkan kira-kira 4000 embung sementara saat ini baru tersedia sekitar 500 embung, masih kurang 3500 embung yang perlu dibangun.
“Kalau satu tahun kita anggarkan 50 embung maka sekian puluh tahun baru Al semua terwujud. Untuk itu yang terpenting adalah bersinergi satu dengan yang lain. Partisipasi dan kegotongroyongan Masyarakat juga harus dijaga,” tegas Lebu Raya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Lebu Raya juga mengukuhkan Kelompok Pengelolah Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM) pedesaan, NTT. Asosiasi ini merupakan mitra yang terbentuk guna memaksimalkan peran pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan air bersih yang baik dan layak untuk seluruh masyarakat, khususnya di NTT.
Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTT, Yulia Afra mengatatakan pihaknya akan memaksimalkan perannya untuk mendukung cita-cita ketersediaan air bagi masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanfaatkan sumur bor.
Dia juga mengaku, bahwa dalam kaitannya dengan pemenuhan memang belum maksimal selama ini. Masih kurang lebih 60 persen yang baru terselesaikan. Dia sangat optimis apabila semua stakeholders bersinergi, maka capaian kedepan pasti akan lebih baik.
“Ukuran kemiskinan memang salah satunya pada ketersediaan air. Apalagi, dengan kelangkaan air menyebabkan berbagai dampak termasuk sanitasi. Kedepan, kami sangat optimis semua pasti terealisasi,” ungkap Afra.(Jefri)
