PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK – Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menjalin kerjasama dengan NGO Save The Children Indonesia area Sumba Barat tentang take data dan informasi serta transfer pengalaman yang urgen terkait implementasi Perda Kabupaten Sumba Barat nomor 6 tahun 2017 tentang Pendidikan, khusus study anggaran pendidikan, yang dilaksanakan di ruang Rapat Asisten Ekbang, Rabu (25/10) dan dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Drs. Ibrahim Kedu Djawa mewakili Bupati Sumba Barat.
Hadir pada kesempatan diskusi tersebut Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Sumba Barat Dra. Maria M. A. Henuk, M.Si, Sekretaris Dinas Pendidikan Yehuda Malorung, S.Pd, Kabid SDM pada Bappeda Kabupaten Sumba Barat Raymond L. K. Dena, S.STP, Area Manager Save The Children Sumba Barat, dan pejabat terkait pada Dinas Pendidikan, Bappeda Kabupaten Sumba Barat dan NGO Save The Children.
Sebagaimana dipublikasikan sebelumnya bahwa Pemda Kabupaten Sumba Barat telah bekerja sama dengan NGO Save The Children Indonesia area Sumba Barat untuk pembangunan Pendidikan di Sumba Barat, salah satu wujud kerja samanya adalah telah terbitnya Perda nomor 6 tahun 2017 tentang Pendidikan yang digarap bersama Save The Children dan unsur terkait Pemda Kabupaten Sumba Barat.
Bupati Sumba Barat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum mengapresiasi kegiatan diskusi focus group terkait kebijakan penganggaran sektor pendidikan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan peran NGO Save The Children.
Kerjasama dengan Save The Children adalah moment penting bagi pemerintah daerah untuk lebih focus dan tajam mengimplementasikan konsep pembangunan Sumber Daya Manusia di Sumba Barat dengan sharing pengalaman NGO Save The Children terutama keberhasilannya dalam membangun kemitraan dan pembiayaan pendidikan di daerah lain di Indonesia.
Ibrahim kembali mempertegas hal yang menggembirakan bagi semua pihak, bahwa APBD Kabupaten Sumba Barat dalam satu dekade terakhir secara bertahap telah memenuhi porsi penganggaran 20 persen untuk anggaran pendidikan, tetapi pagu anggaran 20 persen tidak akan berarti apa-apa jika pembangunan pendidikan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah/pemerintah daerah saja. Dan juga bagwa prosentasi 20 persen belum mampu sepenuhnya mengatasi problem pendidikan di daerah ini arena itu, Ibrahim sangat mengharapkan dukungan semua pihak termasuk apa yang telah dilakukan Save The Children untuk bersama pemerintah dan Pemda Sumba Barat membangun sektor pendidikan yang semakin baik dan berkualitas, baik itu ketersediaan SDM Guru, Pengawas dan Tenaga Penunjang Kependidikan maupun ketersediaan biaya, infrastruktur yang memadai.
Ibrahim berpesan kepada peserta diskusi khusus unsur Pemda Kabupaten Sumba Barat untuk benar-benar memanfaatkan forum diskusi ini sebagai media pembelajaran, transfer pengalaman dan bagaimana memperkuat komitmen pihak-pihak terkait dalam merencanakan konsep pembiayaan pendidikan di daerah ini.
Disadari benar bahwa anggaran bukan satu-satunya masalah pendidikan tapi berbagai masalah masih menjadi masalah klasik yang terus menghantui program pendidikan di Indonesia dan Sumba Barat khususnya, seperti masih sering terusiknya dukungan masyarakat, inkonsistensi regulasi, keberpihakan dan komitmen decision maker dalam merumuskan dan mengaplikasikan skema pembangunan sektor pendidikan yang lebih masif dan terstruktur kuat, masih menjadi tantangan yang belum terbantahkan.
Diharapkan diskusi study anggaran pendidikan ini akan menjadi cakrawala baru pembangunan sektor pendidikan yang lebih komprehensip serta dapat dijadikan sebagai referensi skema kebijakan anggaran pendidikan yang mutual dan adaptable. (DSBM/Mus)
Komentar Anda?
