PORTALNTT.COM, KUPANG – Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung tahun 2017 yang akan datang ternyata partai politik (parpol) cenderung mencalonkan figur nonkader dalam pilkada.
Dikatakan Kordinator Solidaritas Mahasiswa Peduli Lembata (Simpel) Igo Halimaking melalui media sosial Facebook kepada redaksi portalNTT, kamis (22/09), Dalam pilkada tahun 2017 yang akan datang rupanya kader partai tidak diakomodir oleh partai tersebut.
“Hal ini bisa kita lihat di Kota Kupang, Flotim dan Lembata. Kader partai yang telah berjuang keras untuk membesarkan partai diabaikan,” kata Making.
Menurut Making, Dalam hal ini terjadi marginalisasi kader yang telah berkeringat, loyal, bahkan berdarah- darah dalam memperjuangkan partai namun kader partai itu dipaksa mengalah pada pendatang baru yang belum banyak berjuang tetapi memiliki modal dan kedekatan dengan elite.
Lanjut making, Semua ini merupakan sebuah kegagalan parpol karena salah satu tugas parpol adalah melakukan pendidikan politik sekaligus kaderisasi serta ada kecenderungan parpol mencalonkan figur nonkader ini karena didasarkan pada kalkulasi untung-rugi.
“Parpol pengusung dan pendukung tentu tidak akan memberikan kendaraan secara gratisan. dengan dalih untuk membesarkan partai, sosialisasi, logistik, dan kepentingan tim pemenangan, elite parpol tidak segan mengajukan mahar politik. Jadilah calon-calon itu seperti sapi perahan parpol. Maka, terjadilah praktik politik berbiaya tinggi (high cost). dan jangan heran jika figur nonkader punya uang maka kader partai yang potensial pun terpental,” tegasnya.
Selain itu Menurut Making, parpol cendrung mengabaikan rekam jejak calon. partai politik juga tidak peduli terhadap isu utama di masyarakat, yaitu antikorupsi. Justru banyak partai yang membiarkan anggotanya yang terlibat kasus korupsi mencalonkan diri kembali. Yang penting calon punya uang pasti akan diakomodir.
Nah inilah sedang terjadi di Indonesia khususnya yang sedang terjadi di kota Kupang, Lembata dan Flotim yang akan menyelenggarakan Pilkada langsung pada 2017 nanti. Maka jangan heran jika terpilih nanti akan terjadi praktek penyelewengan jabatan (abuse of power). Karena pemimpin yang terpilih tersebut merasa telah mengeluarkan modal besar, yang ada dalam benak pikirannnya adalah mengembalikan modal secepatnya tatkala berkuasa.
Komentar Anda?
