PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menghadapi tantangan fiskal yang sangat berat pada Tahun Anggaran (TA) 2026. Bupati Rote Ndao mengungkapkan bahwa daerah ini berpotensi kehilangan kekuatan fiskal hingga sekitar Rp 115 miliar akibat pemotongan dan penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Penurunan drastis ini mencakup:
Pengurangan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jenis dana lainnya sekitar Rp 73,9 miliar. Beban biaya tambahan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencapai kurang lebih Rp 41 miliar.
“Beban kita itu, atau berkurang itu, kekuatan kita itu berkurang lebih kurang 115 miliar,” tegas Bupati Rote Ndao dalam Sidang IV DPRD Kabupaten Rote Ndao TA 2025.
Menyikapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao bertekad menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-D) 2026 dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Prioritas Pembangunan Ketat:
Dengan keterbatasan anggaran, Pemkab akan lebih selektif dalam menentukan prioritas. Belanja daerah harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. RKP-D 2026 diprioritaskan untuk mendukung
Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), Penurunan stunting, Penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk menambal defisit, Pemkab mulai mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan industri kreatif. Selain itu, inovasi daerah ditekankan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Bupati Rote Ndao secara khusus menyerukan kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD untuk terus memperkuat semangat kemitraan dan sinergi dalam proses pembahasan RKP-D 2026. Penyerapan anggaran akan menjadi tolak ukur, dengan harapan semester pertama 2026 mencapai lebih dari 50%. OPD yang tidak mampu menyerap anggaran akan dievaluasi.
Salah satu langkah strategis lainnya, Pemda Rote Ndao akan lakukan perampingan dan kemungkinan penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Juga akan Kolaborasi Eksekutif-Legislatif dengan harapan dapat menemukan “ruang-ruang fiskal” untuk menaikkan PAD.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai wujud nyata dari kolaborasi demi kepentingan masyarakat Rote Ndao yang kita cintai,” tutup Bupati, sambil mengajak semua pihak ikut kolaborasi bersama Pemerintah membangun daerah Rote Ndao.
Agenda Pembukaan Sidang Pembahasan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2026 itu dibuka resmi oleh Wakil Ketua II DPRD Rote Ndao, Drs. Lazarus Pah, dan dihadiri oleh para pimpinan Forkompinda Rote Ndao beserta seluruh jajaran pimpinan OPD dan para Camat se kabupaten Rote Ndao.
