PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Pemerintah Kota Kupang menargetkan pembangunan SDN Angkasa akan dimulai pada bulan April 2023 mendatang.
Hal tersebut disampaikan, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naitboho, saat melakukan peninjauan langsung lokasi pembangunan SDN Angkasa bersama Komisi IV DPRD Kota Kupang, Rabu 15 Maret 2023.
Dirinya menyebut total anggaran yang akan dipakai untuk pembangunan SDN Angkasa sebesar Rp 3,5 Miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023.
“Anggaran tersebut untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, ruang guru, toilet, lapangan, gerbang, pokoknya semua komponen kebutuhan vital pembelajaran dan sarana prasana,” ujarnya dikutip dari expontt.com.
Dirinya menyebut semua perencanaan sudah berjalan namun masih harus melalui mekanisme pelelangan di LPSE yang saat ini sedang berproses.
“Jadi paling lambat akhir April 2023 pembangunan sudah bisa dimulai, kita targetkan tahun ajaran baru mereka sudah gunakan,” jelas Okto.
Sesuai perencanaan SDN Angkasa akan dibangun di tanah milik Pemkot Kupang yang terletak di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, tepatnya dibelakang Kantor Lurah Naimata.
Lahan tersebut, menurut Okto, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan bagian aset kota dan PEM.
“Mereka menjamin bahwa lokasi pembangunan SDN Angkasa sudah sebagai aset pemkot dan sekarang sedang proses sertifikasi di pertanahan. Kami targetkan sertifikat sudah kami pegang sebelum dibangun,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, mengapresiasi langkah realisasi pembangunan SDN Angkasa yang dilaksanakan Pemkot Kupang sesuai rancangan APBD yang disepakati dalam sidang APBD 2023.
“Ini menjadi prioritas dan harus segera dilaksanakan, karena anak-anak SDN Angkasa selama ini sudah dititipkan di SD Inpres Liliba selama hampir dua tahun ini,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya meminta Pemkot Kupang untuk bisa mengambil langkah cepat terkait sertifikat tanah tempat akan dibangunnya SDN Angkasa yang hingga saat ini belum dipegang pihak pemkot.
“Jangan sampai sekolah sudah selesai bangun malah bermasalah dengan masyarakat terkait tanah,” tutupnya.