PORTALNTT.COM, JAKARTA – Penghapusan Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada, senin (20/1/2020) yang menghadirkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia dan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan.
Rapat Dengar Pendapat Umum membahas terkait pengawasan dan pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, khususnya terkait penghapusan UN.
Hilda Riwu Kore yang merupakan senator asal Nusa Tenggara Timur yang membidangi Komite III ini angkat bicara
yakni terkait Standarisasi pendidikan.
Pada media ini, selasa (21/1/2020) Hilda menjeleskan terkait penghapusan Ujian Nasional harus mempertimbangkan equality antara wilayah maju dan wilayah belum maju sehingga terjadi pemerataan/equality, maksudnya jika ingin menstandarisasi pendidikan maka pemenuhan infrastruktur pendidikan wajib dilaksanakan.
“Menteri Pendidikan harus mempertimbangkan equality antara wilayah maju dan wilayah belum maju sehingga terjadi pemerataan, maksudnya jika ingin menstandarisasi pendidikan maka pemenuhan infrastruktur pendidikan wajib dilaksanakan,” ungkap Istri Orang Nomor satu di Kota Kupang itu.
Lebih lanjut menurut Hilda yakni perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk memperhatikan tenaga pendidik yang selama ini belum sejahtera diantaranya CPNS, P3K, atau kenaikan Insentif guru-guru.
“UN selama ini benar menjadi indikator kemampuan pendidikan secara nasional karena diujikan ke siswa namun karena ada perbedaan equality pendidikan antara daerah maju dan belum maju maka standarnya pun hanya dipenuhi oleh daerah maju. Untuk itu perlu ada good will and political will yang baik dari pemerintah untuk membangun pendidikan di Indonesia” tutup Senator Hilda yang sering disebut Senator ngotot oleh rekannya di DPD RI karena sering ngotot untuk kepentingan publik. (*)
