Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Layanan persalinan di RSUD Ba’a tengah menghadapi masa sulit. Sejak dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) tidak lagi bertugas, ibu hamil yang membutuhkan operasi caesar atau penanganan risiko tinggi terpaksa dirujuk ke Kupang.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi rumah sakit. Bagi para calon ibu, situasi tersebut berarti harus meninggalkan kampung halaman, keluarga, bahkan pekerjaan, demi mendapatkan layanan medis yang seharusnya tersedia di daerah sendiri.
Sejumlah pasien mengaku diminta berangkat ke Kupang bahkan sebulan sebelum jadwal persalinan. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi risiko medis sekaligus memastikan proses operasi berjalan aman.
Maria (nama samaran), salah satu pasien, mengaku kebingungan ketika mendapat informasi bahwa ia harus dirujuk keluar daerah.
“Operasinya memang ditanggung BPJS, tapi kami tidak punya keluarga di Kupang. Ada biaya makan, tempat tinggal, transportasi. Suami saya kerja di Rote, jadi harus bolak-balik,” ujarnya.
Secara medis, pembiayaan memang ditanggung program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun di luar itu, keluarga tetap harus memikirkan ongkos kapal, kebutuhan hidup selama menunggu persalinan, hingga kehilangan penghasilan karena harus meninggalkan pekerjaan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 36 ibu hamil saat ini berada dalam antrean rujukan. Mereka menunggu jadwal sekaligus berharap ada solusi cepat agar layanan spesialis kandungan bisa kembali tersedia di Rote Ndao.
Sumber internal menyebutkan, dokter spesialis sebelumnya tidak melanjutkan kontrak kerja sejak 2 Februari 2026. Disebutkan pula adanya perubahan skema insentif yang memicu keputusan tersebut.
Direktur RSUD Ba’a, dr. Yulia E. Krones, MPH, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/2/2026), mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
“Sudah kami laporkan ke pimpinan, dan Pemda juga telah menyampaikan kondisi ini ke Kemenkes. Saat ini Kemenkes membuka kembali program Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan masih dalam tahap pendaftaran,” ujarnya.
Ia juga membantah kabar pemangkasan tunjangan yang disebut-sebut menjadi penyebab dokter tidak memperpanjang kontrak.
“Pemda memberikan tambahan insentif daerah sebesar Rp40 juta per bulan,” kata dr. Yulia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao belum memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan.
Ketiadaan dokter spesialis kandungan di rumah sakit daerah menjadi pengingat betapa rapuhnya layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Bagi puluhan ibu hamil, waktu kini terasa berjalan lebih lambat, diantara harapan akan keselamatan dan kecemasan karena harus menyeberang laut untuk melahirkan.
