PORTALNTT.COM, KUPANG – Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, menegaskan pentingnya kualitas data pendidikan dalam menentukan keberhasilan berbagai program bantuan pemerintah.
Hal itu disampaikannya dalam Workshop Pendidikan yang digelar bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di Hotel Aston Kupang, Kamis (25/9/2025).
Menurut Anita, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah instrumen vital untuk memastikan setiap kebijakan dan bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada siswa, sekolah, dan masyarakat yang berhak.
“Data pendidikan itu adalah fondasi. Kalau datanya tidak akurat, bantuan bisa salah sasaran. Anak yang seharusnya menerima mungkin terlewat, sementara yang tidak berhak justru mendapatkan. Itu yang kita tidak mau terjadi,” tegas Anita.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, Dapodik pada sekolah-sekolah di NTT banyak kacau balau lantaran pihak sekolah hanya mengejar akreditasi sehingga memanipulasi data yang sebenarnya.
“Jadi yang tidak ada ruang kelas tapi disekat supaya jadi ruang Kepala Sekolah, jadi ruang perpustakaan. Karena mau akreditasi bagus harus ada ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang TU. Dari yang tidak ada dibuat ada,” tandas Anita Gah.
“Nah sekarang ada dana revitalisasi untuk pembangunan sekolah mereka minta lagi. Jadi pihak kementerian pertanyakan apa yang dibutuhkan harus dimasukkan ke dalam Dapodik kan? Jadi banyak guru-guru yang terjebak,“ sambungnya.
Untuk itu, Anita Gah meminta agar menyampaikan fakta sebenarnya yang sebenarnya sehingga tidak menyulitkan sekolah pada saat ingin mendapatkan bantuan dari kementrian.
“Data yang baik akan membuat kebijakan tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” ujarnya.
Dalam workshop ini, Dr. H. Khamim, M.Pd, Widyaprada ahli utama direktorat sekolah dasar ditjen PAUD DIKDASMEN menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah.
“Validasi data yang cepat dan akurat disebut akan mempercepat penyaluran bantuan sekaligus menghindari praktik yang merugikan dunia pendidikan,” jelas Khamim.
Ia menegaskan bahwa saat ini ada program revitalisasi satuan pendidikan. Hal ini diakuinya adalah langkah strategis agar sekolah-sekolah di daerah tidak tertinggal dari wilayah lain.
“Revitalisasi bukan sekadar memperbaiki fisik sekolah, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan daerah, dunia usaha, dan dunia industri,” ujarnya.
Workshop ini diharapkan melahirkan komitmen baru dari semua pihak untuk memperkuat tata kelola data pendidikan.
