Bangun NTT: Program Mercusuar vs Fundamental

  • Whatsapp

Oleh: P. Stefen Messakh, S.E

 

Kurang lebih sebulan lagi kita akan merayakan ulang tahun provinsi yang kita semua cintai yang ke- 68 Tahun. Berbagai capaian pembangunan tidak dapat dinafikan bahwa telah dicapai namun tidak dipungkiri juga banyak persoalan yang masih jadi pergulataan semua stake holder dalam memajukan daerah yang kita cintai bersama.

Beberapa persoalan mendasar seperti Kemiskinan, Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) dan Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah/RLS) masih menjadi persoalan yang hingga kini perlu diselesaikan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Provinsi NTT.

3 (tiga) persoalan dimaksud yang saya sampaikan adalah merupakan suatu mata rantai persoalan yang menjadi pergulatan pemerintah dan masyarakat NTT hingga saat ini. Berbagai macam program yang diluncurkan dari rezim-rezim pemerintahan sebelumnya di Provinsi NTT disayangkan belum bisa memecahkan persoalan-persoalan tersebut, bahkan semakin kesini dengan berjalannya waktu koq NTT semakin ‘kakorek’ (terbelakang) dalam 3 (tiga) variabel penilaian tersebut dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Pertanyaan yang muncul apakah ada yang salah dalam mengurus Flobamora tercinta? Apakah juga karena ego kekuasaan setiap rezim kepemimpinan di Provinsi NTT menyampingkan program pembangunan yang baik dari rezim sebelumnya sehingga kita di NTT tidak memiliki program Pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development)? apakah mungkin perlu riset lagi untuk mengukur hal ini? (wallahualam).

Analogi yang bisa dibangun saat ini adalah ibarat membangun suatu rumah yang kuat dan kokoh maka diperlukan fondasi bangunan rumah yang harus kokoh dan kuat juga, jika rumah hanya tampak indahnya saja tanpa fondasi yang kuat maka tinggal menunggu waktu saatnya roboh dan hancur berkeping-keping. Program pembangunan yang bersifat mercusuar tanpa memperhatikan fundamental yang kuat dan kokoh maka akan rapuh dan roboh dengan sendirinya tanpa ada badai atau goncangan sekalipun.

Selanjutnya memperhatikan fenomena yang terjadi di Provinsi NTT saat ini yang menjadi gunjingan dan viral secara nasional untuk hal yang buruk mengenai dugaan tabiat pemimpin di daerah yang melakukan perbuatan tercela karena isu yang berkembang korban yang mencari pekerjaan dan korban yang magang bekerja untuk masa depannya justru diduga menjadi korban perbuatan tercela dari oknum yang ada.

Saya tidak sementara membahas substansi persoalan yang ada tentang perbuatan tercela tersebut namun fenomena yang ada orang yang butuh kerja dan sementara mempersiapkan diri untuk bisa masuk dalam dunia kerja justru dihadapkan sebagai korban dalam suatu tidak pidana. Pada poin ini yang ingin disampaikan adalah karena pengangguran dan ketiadaan pekerjaan orang bisa menjadi korban dari suatu tindak pidana di Provinsi NTT. Oleh karena itu bahwa fenomena orang menganggur dan jalan pintas lobby pekerjaan tanpa tersedianya lowongan kerja yang bisa dijamin oleh pemerintah dengan menciptakan iklim kerja dan kesempatan kerja yang memadai di daerah menjadi suatu persoalan besar dengan munculnya kasus-kasus yang demikian baik itu TPPO, TPKS, Tipikor dan lain-lain di Provinsi NTT.

Dalam konteks ini penganguran di NTT apakah menjadi sebab atau akibat dari berbagai persoalan fundamental di NTT? Atau ada korelasi dan atau hubungan kausalitas dengan faktor lainnya? Pada tulisan ini saya menyampaikan 3 faktor persoalan mendasar di Provinsi NTT yaitu:  Tingkat pendidikan dengan penilaian Rata-Rata Lama Sekolah, Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) dan Kemiskinan ini merupakan 3 (tiga) variabel utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

 

Tentunya Pemerintah Daerah sudah mempunyai roadmap yang jelas untuk menyelesaikan mata rantai masalah ini dan menjadikan prioritas penyelesaian segera sehingga dapat memberikan solusi pembangunan terhadap banyak persoalan yang terus mendera dan sepertinya belum (jika tidak dikatakan “tidak”) pernah ada solusi dan jalan keluar terbaik atas persoalan fundamental tersebut. Dan sangat memalukan jika ukuran dari 3 (tiga)faktor atau variabel yang disebutkan tersebut selalu kita Provinsi NTT mencatatkan “Prestasi” secara Nasional yang tidak diinginkan oleh siapapun di daerah ini apalagi Pemerintah Daerah.

Provinsi NTT berdasarkan  hasil data BPS Provinsi NTT bulan September tahun 2025 (data terakhir yang ada) yaitu urutan ke-7 dari 38 Provinsi secara nasional dengan presentase penduduk miskin yaitu 17,5% yaitu sekitar 2,12 kali dari angka nasional sedangkan Tingkat Pendidikan data RLS yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 Provinsi NTT berada pada urutan ke-6 terendah secara nasional dari total 38 Provinsi di Indonesia yaitu hasil penilaian RLS untuk propinsi NTT yaitu 8,02 Tahun yang masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 8,85 Tahun.

Amartya Sen melalui pendekatan entitlement menjelaskan bahwa kemiskinan dan kelaparan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan persediaan barang, tetapi oleh menurunnya kemampuan seseorang memperoleh barang tersebut. Kemampuan memperoleh kebutuhan dasar ditentukan oleh: Pendapatan dari pekerjaan dan harga barang yang dijual dan dibeli sedangkan dalam pendekatan kebutuhan dasar, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan.

Dari pendapat  Amartya Sen dan terori garis kemiskinan maka variabel kemiskinan dan pendapatan dari pekerjaan atau ketersediaan lapangan kerja relevan. kesimpulannya bahwa jika seseorang ingin memperoleh pendapatan dan pekerjaan maka dia harus mempunyai kompetensi, skill dan pendidikan yang diperlukan sehingga dapat hidup sejahtera dan disini lah Pemerintah Daerah provinsi NTT harus hadir bersama semua stakeholder terkait.

Sekilas tentang Provinsi NTT yang secara geografis adalah suatu Provinsi kepulauan yang terdiri dari 22 Kabupaten/Kota dengan total jumlah penduduk pada tahun 2025 sesuai hasil data BPS yaitu sebanyak 5,7 juta jiwa. karena merupakan daerah kepulauan yang mana mobilisasi barang dan jasa membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap kondisi economy high cost di Provinsi NTT. Karena harga barang dan jasa yang mahal juga berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang ada. Suatu kondisi yang anomali dengan keadaan dan potensi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kaya akan sumber daya alam dan banyak destinasi wisata yang bisa di jadikan sebagai prime mover pembangunan di daerah yang kaya tersebut atau konsep pembanguan apalah yang sudah dan sementara dilakukan oleh Pemerintah Provinsi di Nusa Tenggara Timur. oleh karena itu yang mampu mengelola potensi tersebut adalah orang-orang yang terdidik dan terpanggil serta tidak boleh termarjinalisasi karena kepentingan kekuasaan atau pribadi apapun dalam memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan di Provinsi NTT.

Berdasarkan dataset yang saya kumpulkan dari data BPS Propinsi NTT untuk data tahun 2017-2025  dengan 207 observasi untuk tingkat kemiskinan, Pengangguran (TPT) dan Pendidikan (RLS) sesuai data Kabupaten Kota di Provinsi NTT berdasarkan data panel secara sederhana dapat dikemukankan korelasi dari Tingkat Pendidikan (RLS) terhadap Kemiskinan dan Pengangguran (TPT) sebagai berikut:

 

 

Grafik. Pendidikan (RLS), Pengangguran (TPT) dan Kemiskinan di NTT (2017-2025)

Sumber: data Olahan BPS NTT

Hasil olahan data yaitu untuk kebutuhan mengukur korelasi tingkat pendidikan (RLS) terhadap Pengangguran (TPT) dan Kemiskinan di NTT dengan hasil korelasi sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Statistik Korelasi RLS terhadap Pengangguran (TPT) dan Kemiskinan di NTT

Sumber: Hasil Olahan Data Statistik Stata

 

 

Penjelasan perhitungan Statistik Tingkat Kemiskinan

• Standar deviasi dari tingkat kemiskinan adalah sebesar 6,8% kondisi dimaksud memberikan penjelasan bahwa tingkat kemiskinan mempunyai variasi antar daerah yang cukup tinggi.
• Perbandingan anatara kemiskinan maksimum dan minimum yaitu sebesar 28,4% yang menunjukan ketimpangan yang cukup besar
• Rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 21,1% artinya penduduk yang tersebar di kabupaten kota rata-rata 21,1% berada dibawah garis kemiskinan

 

Penjelasan perhitungan Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

• Standar deviasi dari variabel ini cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata hla ini mengindikasikan bahwa hasil penilaian dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi dengan hasil standar deviasi yaitu sebesar 1,83%
• TPT rata-rata sebesar 3,27% ini berarti bahwa 3,27% dari angkatan kerja di kabuapten dan kota merupakan pengangguran terbuka
• TPT terendah yaitu 0,50% sedangkan tertinggi yaitu 12,50% ini berarti adanya perbedaan yang cukup besar terkait pangsa pasar tenaga kerja

 

Penjelasan perhitungan Statistik Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah /RLS)

• secara umum penduduk usia 25 tahun ke atas pada kabupaten/kota di NTT selama 2017–2025 telah menempuh pendidikan formal sekitar 7,58 tahun, atau kurang lebih sampai kelas VII–VIII SMP.
• Nilai minimum RLS sebesar 5,51 tahun dan maksimum 11,64 tahun. Rentang yang cukup lebar tersebut menunjukkan adanya kesenjangan capaian pendidikan antar kabupaten/kota dan antar periode.
•  

Tabel 2. Rangkuman Penjelasan Korelasi

Variabel

Hasil Korelasi

P-Value

Jumlah objek

Interpretasi hasil

RLS dengan TPT

0,63

0,0000

207

Positif, Cukup Kuat dan signifikan

RLS dengan Miskin

-0,58

0,0000

207

Negatif, Cukup Kuat dan signifikan

TPT dengan Miskin

-0,42

0,0000

207

Negatif, Sedang dan Signifikan

Dengan hasil penilaian pengaruh menggunakan model PooledOrdinary Least Square (OLS) dari penilaian Kabupaten Kota di Propinsi NTT pengaruh Pendidikan (RLS) terhadap kemiskinan dan Pengangguran (TPT) sebagai berikut :

 

 

 

 

Tabel 3. Perhitungan Statistik Model Pooled Ordinary Least Square

Sumber: data olahan statistik

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang ada maka hasil dari Model Pooled OLS yang digunakan untuk mengukur Pengaruh Pedidikan (RLS) terhadap Kemiskinan dan Pengangguran (TPT) di Propinsi NTT dapat dijelaskan menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 4. Deskripsi Hasil Model Poole Ordinary Least Square (OLS)

Model

Uji f

Uji t

Uji R

Deskripsi Hasil

Pooled Ols

RLS terhadap Kemiskinan:

p-value uji F lebih kecil dari 0,05 dan F = 40.

RLS dan terhadap TPT (dummy tahun) secara signifikan p value 0,001 dan f= 11,7

– p-value di bawah 0,05. Artinya, RLS terhadap kemiskinan: Koefisien RLS sebesar −4,5 dan memiliki p-value di bawah 0,05. Artinya, RLS mempunyai hubungan negatif dan signifikan dengan kemiskinan

 

– RLS terhadap TPT : RLS memiliki koefisien 1,2 dengan RLS mempunyai hubungan positif  sebdan signifikan dengan TPT.
– RLS dan efek tahun Kemiskinan menjelaskan sekitar 34% variasi kemiskinan dan setelah mengolah jumlah variabel lanjutan kemampuan model menjadi lebih keci 30%
– RLS dan efek tahun TPT menjelaskan sekitar 46,9% variasi TPT, sedangkan 53,1%Variabel lain

Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sumber : data olahan Deskripsi Model

Demikian sekilas perhitungan dan model yang dilakukan dan belum/bukan merupakan penelitian ilmiah yang disajikan penulis karena data yang di pooling dari Badan Pusat Statistik Propinsi NTT selama tahun 2017 – 2025 tersebut hanya dilakukan analisis korelasi dan pengaruhnya belum dilakukan penelitian secara kausalitas dengan berbagai kelemahan dari proses dan model tersebut dan hasil perhitungan statistiknya yaitu  Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Seperti ulasan diawal tulisan ini persoalan Pendidikan, Kemiskinan dan Pengangguran di NTT seperti telur dan ayam mana yang lebih dulu dan perlu diselesaikan segera oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penyelesaian tergantung kejelian dalam memahami masalah mendasar yang ada, sumber daya yang tersedia dan timeline penyelesaiannya jelas.

Mengutip apa yang disampaikan oleh seorang Ekonom Amerika Serikat Gregory N. Mankiw (2012), yang  menyatakan  pendidikan  merupakan  bentuk investasi    individu,    di mana  jika semakin tinggi pendidikan, maka kesejahteraan suatu individu akan lebih membaik berbicara tentang kesejahteraan secara makro ekonomi tidak terlepas dari ultimate goals ekonomi yaitu menciptakan  pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi tetap stabil. variabel-variabel dalam ekonomi yang berpengaruh dalam menciptakan pertumbuhan dimaksud adalah termasuk menekan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja untuk mencapai kesejahteraan (walfare).

Mari kita berdiskusi untuk Provinsi NTT yang lebih baik dalam menyambut Ulang Tahun Provinsi NTT ini dengan memberikan sumbangsih nyata baik pemikiran, tenaga atau apapun demi kemajuan Flobamorata tercinta. Hasil analisis sederhana ini kiranya menjadi perhatian Pemerintah Daerah di NTT dengan konsep dan program pembangunannya yang jelas dan perlu didahulukan program pembangunan yang Mercusuar atau Fundamental supaya kedepan dosa pembangunan ini tidak terbawa terus hingga anak cucu dan persoalan mendasar di Propinsi ini tidak kunjung selesaikarena kepentingan pribadi penguasa diatas kepentingan maasyarakat NTT. Ayo Bangun NTT!!!

Komentar Anda?

Related posts