BEM STIKes Maranatha Kupang Kritik Penundaan Pemeriksaan Bupati, Minta Polda NTT Tegakkan Kesetaraan Hukum

  • Whatsapp

PORTALNTT.COM, KUPANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIKes Maranatha Kupang mengkritik rencana penundaan pemeriksaan Bupati Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21).

Ketua BEM STIKes Maranatha Kupang, Rikky Nautu, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas perubahan jadwal pemeriksaan. Menurut dia, hal itu juga menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta independensi aparat penegak hukum.

Rikky menegaskan, jabatan kepala daerah tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum.

“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pejabat yang memiliki kekuasaan. Jabatan Bupati bukan kartu istimewa, bukan tameng hukum, dan bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan penyidik,” tegas Rikky dalam pernyataan tertulisnya.

Menurut Rikky, agenda pemerintahan memang penting untuk dijalankan. Namun, kewajiban memenuhi panggilan penyidik juga harus menjadi perhatian dan tidak boleh dianggap sebagai urusan sampingan.

Ia meminta Polda NTT menilai setiap permohonan penundaan pemeriksaan secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Apabila ada permohonan penundaan, penyidik harus menilai alasan tersebut secara objektif, bukan karena status sosial, jabatan, ataupun pengaruh politik pihak yang dipanggil,” ujarnya.

Minta Polda NTT Jaga Independensi

Rikky mengatakan, independensi kepolisian harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama ketika menangani perkara yang melibatkan seseorang dengan jabatan dan pengaruh politik.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam menerapkan aturan kepada setiap warga negara tanpa membedakan kedudukan.

“Supremasi hukum justru diuji ketika aparat harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Di situlah keberanian, integritas, dan independensi institusi penegak hukum dipertaruhkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada agenda pemeriksaan pihak yang dilaporkan, tetapi juga memperhatikan hak dan perlindungan terhadap korban.

Perlindungan Korban Harus Diutamakan

Lebih lanjut, Rikky meminta kepolisian memastikan identitas korban tetap terlindungi serta mencegah segala bentuk tekanan maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.

Ia menilai, korban harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum agar dapat menjalani proses pemeriksaan dengan aman.

“Jangan sampai perhatian publik justru lebih besar terhadap kepentingan dan agenda pejabat, sementara kondisi, perlindungan, dan hak korban menjadi persoalan yang dinomorduakan,” ujarnya.

Rikky menegaskan, BEM STIKes Maranatha Kupang menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh menghalangi masyarakat untuk mengawasi jalannya proses hukum.

“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa pembuktian. Kami meminta agar proses hukum tidak diperlambat, tidak diistimewakan, dan tidak tunduk kepada kekuasaan,” tegasnya.

Lima Tuntutan BEM STIKes Maranatha

Atas persoalan tersebut, BEM STIKes Maranatha Kupang menyampaikan lima tuntutan kepada aparat penegak hukum.

Pertama, mendesak Polda NTT memastikan proses pemeriksaan berjalan profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Kedua, meminta agar permohonan penundaan pemeriksaan dinilai berdasarkan alasan objektif tanpa dipengaruhi jabatan maupun kepentingan politik.

Ketiga, meminta kepolisian memberikan kepastian proses hukum dengan tetap menghormati hak semua pihak.

Keempat, mendesak perlindungan maksimal terhadap korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas dan mencegah segala bentuk intimidasi.

Kelima, menolak segala bentuk intervensi kekuasaan yang berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum.

Rikky menegaskan, sikap kritis mahasiswa merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.

Ia memastikan mahasiswa akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami tidak ingin hukum menjadi panggung sandiwara yang terlihat tegas di hadapan rakyat, tetapi kehilangan taring di hadapan kekuasaan. Jika semua warga negara sama di hadapan hukum, buktikan dalam tindakan, bukan sekadar tulisan di atas kertas. Keadilan tidak boleh berhenti di depan pintu kekuasaan,” tutup Rikky.

Komentar Anda?

Related posts