PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK – Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Dalam Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurment (GEM) menunjukkan masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal.
Fakta inilah yang menjadi konsen pemerintah terhadap penyelesaian masalah pemberdayaan perempuan secara serius agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender sesuai Instruksi Presiden RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, sebagai implementasi UU nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah program penting untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
Melalui PPRG yang konsisten diyakini mampu secara signifikan menyelesaikan persoalan pemberdayaan perempuan dan keadilan gender.
Maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Sumba Barat.
Bimtek PPRG dilaksanakan selama 2 (dua) hari Rabu dan Kamis bertempat di Aula Hotel Ronita Waikabubak, 22-23 November 2017, yang dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Sumba Barat Drs. Umbu Dingu Dedi, M.Si atas nama Bupati Sumba Barat.
Peserta Bimtek adalah utusan dari seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemda Kabupaten Sumba Barat dengan nara sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pejabat terkait tingkat Provinsi NTT.
Hadir pada kegiatan Bimtek, Deputy Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemda Kabupaten Sumba Barat, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Organisasi Perempuan Tingkat Kabupaten Sumba Barat, NGO.
Sekda Umbu Dingu Dedi menyatakan salut atas program Bimtek yang diprakarsai dan difasilitasi lansung Kementerian P3A dan dilaksanakan di daerah, hal ini menunjukkan sebuah sinergitas yang signifikan membantu akselerasi program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, mengingat daerah sangat terbatas dana dan SDM.
“Pemda Kabupaten Sumba Barat sedang terus berusaha dengan segala daya upaya melakukan percepatan program pemberdayaan perempuan di daerah ini, saat ini belum begitu tampak hasil yang signifikan, tetapi program pemberdayaan perempuan secara umum sudah sinkron dengan program nasional,” ungkapnya.
Umbu Dingu mengakui bahwa bicara kesetaraan gender di Kabupaten Sumba Barat masih belum mencapai 30 prosen kuota nasional untuk kesetaraan gender, sebagai contoh keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumba Barat, 4 kursi dari 25 kursi Anggota DPRD adalah perempuan, sedangkan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, 7 jabatan eselon II dari 42 jabatan diisi perempuan dan 15 jabatan eselon III/A dari 48 jabatan juga perempuan, sementara untuk jabatan eselon III /B dan eselon IV cukup banyak diisi oleh perempuan hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan gender dalam pemerintahan dan politik di Kabupaten Sumba Barat sudah menunjukkan kemajuan.
Angka keterwakilan perempuan tersebut tentu belum sepenuhnya menjawab program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender secara holistik karena bicara gender tidak hanya masalah angka tapi juga kapabilitas, keberpihakan kebijakan, penganggaran, tersedianya kesempatan yang sama di berbagai sektor negara dan publik dan paradigma berpikir stakeholders, tersedianya peraturan perundang-undangan responsif gender, dan lain-lain.
“Hal ini tidak mudah dicapai tetapi harus dicapai karena itu soliditas, konsistensi, keterpaduan, dalam berbagai program lintas sektor harus responsif gender,” tegasnya. (DSBM/Mus)
