PORTALNTT.COM, KUPANG, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar hari ini, Selasa (20/05/2025).
Dengan tetap menyatakan “Menerima dengan Catatan”, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi alat perubahan nyata, bukan sekadar formalitas teknokratis.
Dalam pidatonya, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Odylia Selati Kabba, menyampaikan bahwa RPJMD sebagai kontrak sosial tidak cukup hanya ideal secara visi dan misi, tetapi harus benar-benar membumi menjawab akar masalah mendasar masyarakat NTT, seperti kemiskinan, stunting, keterisolasian wilayah, dan rendahnya kualitas layanan dasar.
Catatan Kritis Fraksi Demokrat:
Fiskal Daerah Belum Mandiri
PAD NTT masih fluktuatif dan belum mencerminkan potensi ekonomi lokal yang sesungguhnya. Ketergantungan pada transfer pusat yang mencapai lebih dari 60% menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal.
Fraksi Demokrat mendorong reformasi sistem perpajakan, optimalisasi BUMD, dan eksplorasi sektor-sektor strategis berbasis potensi daerah.
Belanja Pegawai Menyerap Anggaran
Rasio belanja pegawai yang mencapai 70% dari belanja operasional dinilai tidak sehat. Demokrat mendorong rasionalisasi belanja agar tersedia ruang fiskal untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Strategi Stunting dan Kemiskinan Masih Generik
Fraksi Demokrat meminta pendekatan yang lebih integratif dan berbasis rumah tangga untuk intervensi gizi dan pengentasan kemiskinan, termasuk optimalisasi pemanfaatan dana desa dan lintas sektor.
Pendidikan dan SDM Butuh Afirmasi Nyata
Capaian IPM NTT masih di bawah rata-rata nasional. Demokrat mendesak pendidikan vokasional berbasis potensi lokal, revitalisasi BLK, literasi digital, dan pendidikan inklusif untuk kelompok rentan.
Transformasi Ekonomi: Dorong Hilirisasi, UMKM, dan Ekonomi Biru
Demokrat mendorong industrialisasi sektor unggulan (garam, perikanan, pertanian), pengembangan koperasi garam, pemberdayaan UMKM perempuan dan pemuda, serta perlindungan ekosistem laut sebagai bagian dari ekonomi biru berkelanjutan.
Isu Perbatasan dan Bahari
Seringnya insiden penangkapan nelayan Indonesia oleh Timor Leste menjadi sorotan. Demokrat mendesak penguatan infrastruktur laut perbatasan dan optimalisasi titik selam serta kawasan konservasi yang belum tergarap.
Visi-Misi Harus Disertai Indikator Terukur
Visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan” dianggap normatif bila tidak disertai KPI yang konkret. Demokrat mendesak pembuatan roadmap rinci, penjabaran quick wins, dan penguatan tata kelola antarsektor.
Ketimpangan Antarwilayah Masih Tinggi
Demokrat menekankan pentingnya alokasi anggaran afirmatif bagi pulau-pulau tertinggal seperti Rote, Sabu, dan Alor. EBT harus dijadikan motor ekonomi, bukan hanya solusi energi.
Kritik Terhadap Indikator RPJMD
Banyak indikator stagnan atau justru menurun, seperti lama sekolah dan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB. Fraksi Demokrat menuntut revisi target ke arah yang lebih progresif dan realistis.
Rekomendasi Strategis
Fraksi Partai Demokrat menekankan lima pilar ekonomi makro dalam RPJMD harus didukung oleh data PDRB terkini dan evaluasi lima tahun terakhir. Pemerintah diminta:
- Menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang pro-rakyat,
- Menggunakan logical framework dalam perumusan kebijakan,
- Membuka dokumen RPJMD untuk partisipasi publik yang luas,
- Membangun indikator berbasis hasil (result-based), bukan prosedural,
- Memastikan setiap program menyentuh kelompok rentan.
Fraksi Demokrat juga menyesalkan tidak tercantumnya komoditas strategis seperti garam dan rumput laut dalam program prioritas. Pemerintah didesak segera memasukkan program-program tersebut sesuai amanat nasional (Perpres No. 17 Tahun 2025 dan Kepmen KP No. 7 Tahun 2023).
Penutup
“RPJMD bukan sekadar daftar anggaran dan target administratif, tapi harus menjadi peta jalan perubahan yang berpihak pada rakyat kecil,” ujar Leonardus Lelo, Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT.
Fraksi Demokrat menyatakan menerima RPJMD 2025–2029 dengan catatan tegas untuk perbaikan dan pengawalan implementasi yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Bersama Rakyat, Partai Demokrat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan!”
Kupang, 20 Mei 2025
Ditandatangani oleh:
- Leonardus Lelo, S.IP., M.Si (Ketua)
- Reny Marlina Un, SE, MM (Sekretaris)
- Odylia Selati Kabba, Amd.Farm (Juru Bicara) ***
Komentar Anda?
