PORTALNTT.COM, KUPANG – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Fernando Jose Osorio Soares mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI yang menyepakati alokasi Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Nando Soares, kesepakatan tersebut menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, terutama daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai belanja pegawai.
“Kita, saya sebagai Wakil Ketua DPRD dan bagian dari pemerintah daerah, mengapresiasi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Masalah PPPK ini bukan baru terjadi pada pemerintahan beliau. Proses sampai ditetapkannya PPPK ini sudah berlangsung sebelum beliau menjabat,” ujar Nando Soares kepada wartawan di Kupang, Sabtu (19/9/2026).
Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo layak mendapatkan apresiasi atas kesepakatan bersama DPR RI untuk mengalokasikan Rp23 triliun bagi pembiayaan gaji PPPK dalam APBN 2027.
“Dengan adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengalokasikan Rp23 triliun ini, saya rasa kita wajib memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Nando Soares juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang menurut dia turut mengoordinasikan pembahasan bersama anggota DPR RI hingga tercapainya kesepakatan di Badan Anggaran.
“Kita juga memberikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, Pak Sufmi Dasco Ahmad, yang mengoordinasikan teman-teman di DPR RI, khususnya Komisi II, sampai dengan kesepakatan yang terjadi di Badan Anggaran,” ujar Nando Soares.
Menurut Nando Soares, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan dampak bagi NTT, tetapi juga bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia yang menghadapi persoalan fiskal dalam pembiayaan PPPK.
“Ini merupakan angin segar bagi semua pemerintah daerah. Saya meyakini bukan hanya di NTT, tetapi di semua daerah yang mengalami kesulitan fiskal dalam pembiayaan PPPK. Ini merupakan angin segar,” katanya.
Nando Soares mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Namun, dia menegaskan pemerintah daerah masih perlu menunggu aturan pelaksanaan untuk mengetahui secara pasti mekanisme pembiayaan PPPK melalui APBN.
“Yang kita belum tahu, Rp23 triliun ini apakah semua PPPK dibayarkan oleh APBN, atau hanya misalnya tenaga kesehatan, guru, PPPK penuh waktu, atau termasuk paruh waktu. Ini yang perlu kita tunggu,” katanya.
Menurut Nando Soares, kesepakatan pemerintah dan DPR RI tersebut belum menjadi ketentuan final karena masih harus melalui tahapan penetapan APBN 2027.
“Setelah kesepakatan ini tentu akan sampai pada penetapan Undang-Undang APBN. Di situ baru kita akan ketahui mekanismenya,” ujarnya.
Ruang Fiskal bagi Daerah
Nando Soares mengatakan, pembiayaan PPPK selama ini menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah, termasuk di NTT.
Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
“Awal tahun saja kita lihat banyak pemerintah daerah di NTT mengeluh. Termasuk provinsi sendiri, kita tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk membayar gaji PPPK,” katanya.
Karena itu, jika pembiayaan gaji PPPK nantinya ditanggung melalui APBN sesuai mekanisme yang ditetapkan, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program pembangunan.
Namun, Nando Soares menekankan, tambahan ruang fiskal tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini belum tertangani secara optimal.
Anggaran Harus Menyentuh Masyarakat
Nando Soares meminta pemerintah daerah tidak menggunakan tambahan ruang fiskal untuk memperbesar belanja yang bersifat seremonial.
Menurut dia, anggaran harus diarahkan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, serta fasilitas pendidikan.
“NTT ini kebutuhannya sangat banyak. Kita masih punya kekurangan infrastruktur, banyak jalan yang rusak, banyak jembatan yang belum bisa kita bangun, banyak daerah yang kesulitan air bersih, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan,” ujar Nando Soares.
Karena itu, DPRD NTT akan mendorong agar pembahasan APBD 2027 lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya komit, dalam pembahasan APBD 2027 nanti, kita akan minta pemerintah fokus belanja langsung kepada rakyat,” katanya.
Nando Soares juga meminta pemerintah daerah mengurangi belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, kegiatan seremonial, serta belanja lain yang masih dapat ditunda.
“Anggaran-anggaran seremonial tidak boleh lagi. Kita kurangi perjalanan dinas ke Jakarta, rapat di hotel, acara-acara di hotel, kemudian belanja-belanja yang sifatnya bisa kita tunda, kita tunda dulu,” katanya.
Tetap Waspadai Bencana
Selain persoalan fiskal dan pembiayaan PPPK, Nando Soares mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi NTT.
Menurut dia, daerah itu masih menghadapi dampak gempa Flores, ancaman El Nino, serta persoalan aktivitas gunung api di wilayah Flores.
“Kita NTT ini bukan hanya bencana gempa Flores. Sekarang ini ancaman El Nino, gunung meletus di Flores juga belum selesai persoalan. Ini menjadi fokus kita,” ujarnya.
Nando Soares berharap tambahan ruang fiskal yang nantinya diperoleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai dengan adanya angin segar ini, kita tidak fokus kepada penyelesaian permasalahan yang kita hadapi selama ini,” tutup Nando Soares.
