Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Fraksi Gabungan Ita Esa DPRD Kabupaten Rote Ndao menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Namun, persetujuan tersebut tidak diberikan begitu saja. Fraksi Gabungan Ita Esa justru menyampaikan sederet catatan kritis yang menyoroti berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam Sidang II DPRD Rote Ndao, Selasa (23/6/2026), dan dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Gabungan Ita Esa, Cpt. Mesak Bailao. Dalam penyampaiannya, fraksi menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administrasi dan angka-angka belaka, tetapi harus menjadi cermin nyata keberhasilan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Prinsip pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Salah satu sorotan utama Fraksi Gabungan Ita Esa adalah kebijakan penerapan sistem desil yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak didukung data yang benar-benar valid. Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memastikan ketepatan sasaran kebijakan melalui validasi data yang akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat. Bahkan, fraksi secara tegas meminta agar pemberlakuan desil ditunda sampai pemerintah memiliki data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya itu, Fraksi Gabungan Ita Esa juga menyoroti persoalan program Screen House yang dikelola Dinas Pertanian. Menurut fraksi, program tersebut perlu segera ditindaklanjuti secara serius dengan melibatkan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi yang merugikan masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa DPRD tidak ingin persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat hanya berhenti pada pembahasan rapat, tetapi harus berujung pada langkah konkret dan penyelesaian yang jelas.
Di sektor kesehatan, fraksi mempertanyakan belum optimalnya pemanfaatan gedung baru Puskesmas Sonimanu. Pemerintah diminta segera mengoperasikan fasilitas tersebut sesuai rekomendasi Panitia Khusus (Pansus), sehingga investasi pembangunan yang telah menggunakan uang rakyat tidak menjadi bangunan yang terbengkalai tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sorotan berikutnya datang dari sektor ekonomi. Fraksi Gabungan Ita Esa meminta penjelasan pemerintah terkait kelangkaan BBM yang belakangan terjadi serta tingginya harga eceran yang membebani masyarakat. Persoalan ini dinilai sangat penting karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, transportasi, hingga sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Rote Ndao.
Selain itu, persoalan infrastruktur juga mendapat perhatian serius. Fraksi mendesak pemerintah segera menangani jalan yang putus di Desa Bebalain serta menindaklanjuti kondisi ruas jalan Sanggaoen–Lekunik yang hingga kini masih menjadi keluhan warga. Menurut fraksi, pembangunan infrastruktur harus dirasakan secara merata dan tidak boleh meninggalkan wilayah-wilayah yang masih menghadapi hambatan akses dasar.
Pandangan Fraksi Gabungan Ita Esa tersebut menunjukkan bahwa meskipun menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih mengemuka di tengah masyarakat. Catatan-catatan yang disampaikan menjadi sinyal bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari laporan keuangan semata, melainkan dari sejauh mana anggaran yang telah dibelanjakan mampu menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.
