Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rote Ndao, menyoroti polemik akses masuk ke Pantai wisata Bo’a, dan juga menyoroti sejumlah hal lainnya.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda Penyampaian Pemandangan Fraksi dalam Sidang III DPRD Rote Ndao Tentang Perubahan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang paripurna DPRD Rote Ndao pada, Jumat (19/9/2025).
Dalam agenda tersebut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Rote Ndao, Dr. Dering Feoh, M.Pd menyampaikan agar Pemerintah Daerah Rote Ndao agar perlu dengan membuatkan regulasi yang mendukung kepentingan masyarakat terkait
“Bercermin dari persoalan akses jalan di pantai Bo’a, Fraksi Pdi Perjuangan memandang perlu adanya intervensi pemerintah dengan membuatkan regulasi terkait akses publik ke wilayah pesisir dalam konteks zonasi dan tata ruang. Sehingga dapat melindungi hak
masyarakat sekaligus pengusaha,” Jelas Dr. Dering Feoh, M.Pd, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Rote Ndao.
“Namun perlu dihindari adanya klausul yang tidak ideal bagi para investor yang menyebabkan gairah investasi ke Rote menurun. Dengan demikian akan menghindari dan mencegah persoalan di kemudian hari,” lanjut Dr. Dering Feoh, M.Pd, menjelaskan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Rote Ndao juga menyoroti beberapa hal lainnya, antara lain ;
Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan fiskal masih monoton tanpa terobosan nyata untuk meningkatkan pendapatan daerah. Juga menyoroti penempatan ASN yang belum berbasis meritokrasi, sehingga kinerja perangkat daerah dinilai kurang optimal.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya regulasi akses publik ke Pantai Bo’a, pembangunan jalan lingkar Pasar Busalangga sebagai pusat ekonomi daerah, serta perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah strategis.
Dalam sektor pertanian, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong kolaborasi Pemda dengan PLN untuk mendukung irigasi berbasis listrik yang lebih efisien.
