PORTALNTT.COM, KUPANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong lembaga legislatif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola belanja dan penggunaan anggaran DPRD.
Langkah tersebut dinilai penting di tengah tekanan fiskal daerah yang menuntut pemerintah dan lembaga legislatif semakin selektif dalam menggunakan anggaran.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTT, Muhammad Supriyadin Pua Rake, mengatakan efisiensi anggaran tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Menurut dia, DPRD juga perlu menunjukkan komitmen yang sama dengan melakukan penghematan dari internal lembaga.
Salah satu usulan yang disampaikan Gerindra adalah membatasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah maksimal tiga kali dalam setahun.
Namun, pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghapus seluruh perjalanan dinas.
“Ini soal keberanian DPRD melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Kalau rakyat diminta berhemat, DPRD juga harus berani berhemat,” kata Supriyadin.
Ia mengatakan setiap perjalanan dinas harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, memiliki urgensi dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kegiatan seperti konsultasi, studi banding maupun kunjungan kerja, kata dia, perlu dievaluasi agar tidak berubah menjadi kegiatan rutin yang minim manfaat.
“Kalau sesuatu bisa diselesaikan melalui komunikasi daring, tidak perlu membeli tiket pesawat. Jangan gunakan anggaran rakyat untuk kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan dari Kupang,” ujarnya.
Anggaran Harus Kembali ke Masyarakat
Supriyadin menilai efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada pembatasan perjalanan dinas.
Menurut dia, sejumlah belanja pendukung DPRD, seperti kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, percetakan dan konsumsi, juga perlu dikaji berdasarkan urgensi dan manfaatnya.
Gerindra, lanjut dia, menginginkan setiap penghematan anggaran memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang bisa dihemat harus jelas ke mana dikembalikan. Jangan sampai perjalanan dinas dipotong, tetapi anggarannya hanya dipindahkan ke pos belanja lain,” katanya.
Ia mengatakan anggaran yang dapat dihemat seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanganan bencana dan perlindungan kelompok rentan.
Produktivitas DPRD Tak Diukur dari Perjalanan Dinas
Gerindra juga mengingatkan agar ukuran kinerja anggota DPRD tidak dikaitkan dengan seberapa sering melakukan perjalanan dinas.
Supriyadin mengatakan produktivitas anggota DPRD semestinya tercermin dari pelaksanaan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
“Produktivitas anggota DPRD tidak seharusnya diukur dari seberapa sering melakukan perjalanan dinas, tetapi dari seberapa besar persoalan rakyat yang mampu diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan,” katanya.
Untuk memastikan penggunaan anggaran dapat diawasi, Gerindra juga mendorong adanya transparansi mengenai perjalanan dinas DPRD.
Publik, kata Supriyadin, perlu mengetahui tujuan perjalanan, penggunaan anggaran serta hasil yang diperoleh setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.
Meski demikian, ia menegaskan Gerindra tidak mempersoalkan seluruh perjalanan dinas.
Menurut dia, terdapat perjalanan yang memang diperlukan, terutama apabila berkaitan dengan upaya memperjuangkan kepentingan NTT di tingkat pemerintah pusat.
“Tidak semua perjalanan dinas itu buruk. Ada perjalanan yang memang penting untuk memperjuangkan kepentingan NTT ke pemerintah pusat. Yang harus dihentikan adalah perjalanan tanpa urgensi, tanpa hasil yang terukur dan hanya menghabiskan uang rakyat,” tegasnya.
Gerindra berharap usulan tersebut menjadi momentum bagi seluruh fraksi dan pimpinan DPRD NTT untuk mengevaluasi kembali penggunaan anggaran lembaga legislatif.
“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat kalau lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat,” ujar Supriyadin.
Ia menegaskan, politik anggaran di tengah keterbatasan fiskal harus diarahkan pada prinsip prioritas.
“Yang bisa dihemat, harus dihemat. Yang tidak mendesak, harus ditunda. Uang rakyat harus sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
