PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK – Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Pukul 10.50 Wita, bertempat di Aula Panti Ora Et Labora, Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, telah berlangsung kegiatan dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif, yang diselenggarakan oleh panitia Panwaslu Kabupaten Sumba Barat.
Kegiatan Rapat Sosialisasi pengawasan pemilu dihadiri Kodim 1613/SB yang diwakili oleh Pasi Pers Kodim, Pasi Intel Kajari Sumba Barat, Kadis Kependudukan SB, Kepala Kesbangpol SB, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anggota Panwaslu SB.
Sambutan ketua panwaslu SB bahwa
Dengan adanya kegiatan ini kami berharap semua pihak yang hadir dalakm acara ini agar Memberikan masukan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu nantinya,Tugas pengawasan Pemilu tidak hanya dilakukan oleh bawaslu tapi tugas ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tugas kita mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pemilu manakala dalam parjalanan, pelaksanaan ada tindakan atau pelanggaran yang terjadi.
Menurutnya dalam pelaksanaan pemilu kami membentuk Sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari panwaslu, polisi, kejaksaan Waikabubak.
“Kami mengharapkan adanya dukungan kongkrit dari Dandim 1613/SB dalam penyelenggaraan Pilgub ke depan.
Syarat seseorang bisa dikatakan sebagai pemilih apabila memiliki E-Ktp dengan adanya persyaratan kami berharap Kerja sama yang utuh dalam mengawal, mengawas Pemilu ke depan berjalan dengan aman,” katanya.
Kapten Inf Kadim Alfian mengatakan Kodim 1613/SB mendukung sepenuhnya dalam kegiatan pengawasan pemilu 2018/2019 sesuai arahan Panglima TNI, netralitas TNI tetap kami Junjung tinggi tetapi soal keamanan tetap kita jaga dengan extra ketat.
“Namun wilayah teritorial tidak bisa kami kesampingkan karena mengingat Kodim 1613/SB, masih kekurangan personil. Harapan kami marilah kita saling bekerjasama dalam mengawas proses demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2018 agar bisa berjalan dengan lancar dan aman sesuai yang kita harapkan,” imbuhnya.
Iswan Noot Kasi Intel Kajari menyampaikan
Sesuai undang-undang nomor 7 dalam hal Penanganan dan tindak pidana dalam ranah pemilu dan penanganan perkara merupakan tindakan serius yang harus kita cegah bersama dan akar permasalahan dalam pemilu yang sering terjadi yaitu menyangkut jumlah suara oleh karena itu Panwaslu harus punya data konkrit dalam menangani jumlah suara.
“Kami menghimbau agar semua unsur-unsur yang terkait untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap adanya indikasi-indikasi yang terjadi di saat pelaksanaan pemilu. Pelanggaran Pemilu bukan hanya di Sumba Barat saja hampir di semua wilayah diharapkan kepada dinas kependudukan untuk betul-betul mendata masyarakat yang memiliki e-ktp dan yang belum memiliki e-ktp. Hal lain yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang terjadi yaitu adanya suatu kampanye yang terselubung dan apabila itu terjadi harus kita selesaikan dengan aman,” tandasnya.
Kadis kependudukan Yermias Dapa Doda mengatakan, di Kabupaten Sumba Barat masalah KTP elektronik masih banyak yang belum melakukan perekaman sehingga bisa diprediksi adanya terjadinya pelanggaran dalam pilkada tentang data wajib KTP.
“Kami dinas kependudukan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendata mulai dari proses administrasi maupun pembuatan KTP. Kendala yang kami hadapi di masyarakat yaitu banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan perekaman sehingga pembuatan KTP terhambat
untuk ke depan kami akan berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melaksanakan perekaman terhadap masyarakat yang ada di desa. Kami sebagai aparat pemerintah daerah akan menjunjung tinggi netralitas, ASN tidak boleh mendukung mengumpulkan KTP atau terlibat dalam dukungan kampanye dan memberi fasilitas terhadap calon 2. Kami akan menyampaikan kepada ASN agar aparat desa supaya bersifat netral terhadap orang yang mendampingi para calon,” katanya.
Kegiatan rapat berjalan dengan lancar dan selesai Pkl. 13.10 Wita, dengan dihadiri Sekitar 25 orang. (Mus)
Komentar Anda?
