PORTALNTT.COM, KUPANG – Kepala satuan kerja Pelaksana Jalan Nasional (Kasatker PJN) wilayah I Provinsi NTT, Rahyudi Khalid, ST, MT, secara tegas membantah keras dugaan salah satu satfnya, Wilhelmus Sugu Djawa, ST, MT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 02 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi NTT yang diberitakan salah satu media online lokal NTT, tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) itu tidak benar.
“Saya mohon teman-teman semua kita buka hatilah, ini saya tunjukkan kepada semua bahwa sertifikatnya sah dan sangat sah,” kata Rahyudi sambil menunjukkan sertifikat PBJ atas nama WIlhelmus Sugu Djawa, ST,MT, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (7/3) pagi.
Menurut Rahyudi, untuk seseorang menduduki jabatan di PPK itu harus melewati beberapa tahapan yang sangat ketat, terutama taruhan jabatannya pimpinan di atasnya yaitu kasatker.
“Saya yang menyeleksi langsung. Saya nggak berani mengusulkan kalau bawahan saya itu nggak memiliki hal-hal yang diminta sesuai persyaratan yang diminta, kemudian disaring lagi di tingkat balai, kemudian disaring lagi di tingkat sestijen. Jadi ada tiga tahapan itu dan semua itu harus dilihat kelengkapan aslinya. Kalau barangnya nggak asli, nggak mungkin seseorang bisa diajukan menjadi pejabat,” tegas Rahyudi.
Ditanya terkait apakah persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum. Pasalnya pemberitaan yang diinformasikan ke publik tidak sesuai dengan fakta yang ada, kata Dia, pihaknya sudah sepakat agar persoalan ini tidak diperpanjang lagi, apalgi sampai ke ranah hukum.
“Ini kita bisa buktikan, jadi saya mengharapkan marilah kita membangun diskusi secara kekeluargaan. Kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi maka silahkan bisa datang ke saya untuk kita bicarakan. Namun jika benar ada staf saya yang seperti disangkakan maka sebagai pimpinan, saya akan membina, kasih saya kesempatan,” pinta Rahyudi yang terlihat begitu akrab dan ramah ini.
Lanjut Dia, tujuan semua pekerjaan yang dilakukan yaitu untuk memajukan NTT, sehingga dia berharap ada saling koordinasi dengan Pers sebagai media kontrol dalam masyarkat.
“Jadilah corong terdepan bagi saya, seandainya jika rekan-rekan jalan-jalan kemudian menemukan pekerjaan-pekerjaan kurang pas, tolong difoto dan saya diinformasikan. Setiap paket pengerjaan pasti ada kekurangan, nah jika ditemukan tolong informasikan agar kami bisa diberi kesempatan bisa melakukan perbaikan seperti yang disampaikan,” kata pria berdarah Aceh ini, yang mengaku telah menyatu dengan bumi NTT. (Jefri)
Komentar Anda?
