Atasi Pandemi, Perlukah Desa Ditutup Sementara?

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh: Fransiskus Xaverius Bala Keban,S.IKom (Jurnalis SKHU Victory News)

Peningkatan penderita covid 19 yang terus terjadi setiap harinya membuat sebagian kita terperangah. Bukan apa-apa, peningkatan ini menjadi bukti dan awasan bagi kita bahwa virus corona ternyata benar adanya dan bukan hoax. Virus ini sendiri bisa menyerang kita sewaktu-waktu bahkan bagi mereka yang telah mengikuti program vaksinisasi. Iya seperti di Sumba Barat Daya misalnya, data terakhir per 4 Agustus saja terdapat 1000 penderita yang terkonfimasi positif, dengan 26 diantaranya dinyatakan meninggal sedang 168 lainnya masih dirawat.

Angka itu naik dari hari sebelumnya dimana total penderita yang terkonfirmasi sebanyak 983, dengan 24 diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan 155 lainnya sedang menjalani perawatan. Peningkatan yang sama juga terjadi dalam skala provinsi dimana hingga pukul 15.52 sudah ada 43.572 warga NTT yang terkonfimasi menderita corona virus desease dengan penyumbang terbesar adalah kota kupang dengan kasus terkonfirmasi mencapai 11.693 dan terendah adalah Timor Tengah Utara dengan 175 terkonfimasi positif (data:covid19.nntprov.go.id).
 
Kondisi yang demikian tentu cukup memprihatinkan jika melihat realitas kerja tim gugus tugas yang demikian berat selama ini. Sebagai garda terdepan, mereka telah berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya mulai dari upaya preventif seperti mengajak warga untuk mengikuti 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) hingga memasifkan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment). Begitupun dengan para nakes kita yang selalu siap sedia membantu warga dengan kerjanya agar masyarakat kita terhindar dari virus mematikan ini apalagi saat ini kita sedang disasar virus varian delta walaupun terkadang harus merelakan diri mereka jadi korban keganasan virus ini. Cukup? Tidak,  

Pemerintah Pusat pun nyatamya tidak tinggal diam. Beberapa kebijakan telah ditelurkan hingga sekarang. Terbaru tentu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah diperpanjang untuk beberapa minggu ke depan setelah sebelumnya mengupayakan adanya PSBB. Hasilnya memang belum terlihat hingga sekarang karena penerapannya belum kunjung maksimal. Buktinya masih banyak warga yang enggan menerapkan 3 M bahkan lalai mengkuti 3 T.

ketakutan akan stigma negatif masyarakat saat didiagnosa covid disinyalir jadi alasannya. Tidak mengherankan jika kemudian banyak warga yang ‘lari’ saat diminta untuk mengikuti isolasi terpusat oleh pemerintah. Benar bahwa peningkatan penderita covid bukan meluluh karena alasan diatas tapi lebih dikarenakan oleh hasil testing dan tracing terhadap mereka yang pernah melakukan kontak erat dengan warga yang positif corona, namun tidak berarti hal semacam itu kita sepelehkan. Perlu adanya penegakan daripada sekedar himbauan semata. Toh warga kita seolah lupa kalau covid itu masih ada dengan terus menolak penerapan 3 M. kalaupun ikut itupun kalau disuruh.

Kesadaran yang rendah seolah jadi penyakit kita bersama yang sulit diobati. Belum lagi dengan beragam tontonan di media sosial dengan segala intriknya secepat kilat mempengaruhi warga kita untuk tidak mempercayai adanya corona.

Penolakan terhadap warga yang dinyatakan positif ataupun meninggal karena covid langsung menyebar luas hingga ke daerah termasuk di bumi flobamora. Solusinya pun seolah sudah habis. Tidak ada lagi cara yang paten untuk menghindarkan virus satu ini, sedang di satu sisi kita sendiri belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir.

Permasalahan pelik semacam ini tentu membuat kepala kita menjadi pening. Segala aktivitas praktis dipenuhi ketakutan. Di sana sini terdengar sirene ambulance berbunyi memekakkan telinga, begitupun pengeras suara dengan berbagai himbauan. Imun tubuh yang semula kuat sekejap menurun drastis seolah kita hidup di alam yang tidak hidup. Nah hal inilah yang kudu harus diselesaikan secepat mungkin dengan mulai mengambil langkah berani seperti menutup sementara desa-desa yang masuk kategori zona orange dan zona merah. Kenapa? Dari data yang ada sebut saja di Kabupaten Sumba Barat Daya, ternyata zona merah tidak hanya di terdapat di kelurahan tapi juga di desa. Bahkan di Desa Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya penderita covid hingga tanggal 4 Agustus sudah mencapai 26 orang. Tidak hanya Radamata, desa lain seperti Kalembuweri, Weepangali, Pogotena, Kalena Wanno, Payola Umbu, Ramadana, Kabali Dana, Weelonda, Weerena dan Matapyawau pun demikian.

Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa penyumpang terbesar covid dalam beberapa hari belakangan adalah desa. Tentu ini harus jadi perhatian khusus pemerintah untuk segera ditangani dengan benar-benar melakukan pengawasan di desa yang masuk zona orange dan merah agar geliat covid ini tidak kemudian memuncak.

Bagaimanapun desa adalah salah satu entitas masyarakat yang punya peranan penting dalam membangun daerah ini dan pantas untuk dijaga. Tidak cukup bagi penulis dengan gerakan isolasi terpusat seperti sekarang, namun harus dengan langkah yang lebih berani dan terkesan gila yakni penutupan akses ke desa-desa yang telah disebutkan diatas. Ekstrim memang namun langkah semacam ini, hemat penulis perlu dicoba untuk mengakali situasi sulit seperti ini dengan catatan pemerintah harus fasih dalam memanage pengawasan selama penutupan akses ke desa dengan pemberian bantuan kebutuhan kepada warga secara intens disertai dengan pengawasan ketat di pintu masuk desa yang bersangkutan. Lalu bagaimana dengan anggarannya? Mengadopsi pernyataan Kepala Dinas PMD SBD, Dominggus Bulla di harian umum Victory News yang menyebut bahwa untuk penanganan covid, desa diberi ruang memanfaatkan anggaran 8 persen dari dana desa yang seharusnya dimaknai sebagai sebuah kesempatan bagus untuk memastikan warga desa benar-benar menikmati anggaran tersebut ketimbang hilang tanpa jejak.

Kepala desa di zona orange dan merah harus berani keluar dari kebiasaan, mengambil peran yang sebesar-besarnya di masa pandemic ini dan bukan menanti kerja pemerintah daerah ataupun kerja tim gugus tugas kabupaten. Kepala desa bukan sekedar jabatan tapi sebuah amanah untuk memastikan warganya tetap aman.

Saat desanya masuk zona orange dan merah maka itu harus dipandang sebagai kegagalan tersendiri baginya dalam menjaga desa dari gemburan covid.  
Kepala desa kita harus banyak belajar untuk menjadi pemimpin yang kreatif dan inisiator ke depan dengan menciptakan program ataupun kegiatan yang tidak popular namun berdampak. Jika itu sudah, maka desa bebas covid bias tercapai. Pertanyaannya? Desa mana yang berani untuk memulainya?

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60