PORTALNTT.COM, TAMBOLAKA – Bank NTT bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran non-tunai untuk belanja pemerintah daerah. Kehadiran kartu tersebut diharapkan membuat transaksi pemerintah tercatat secara elektronik, lebih mudah diawasi, dan semakin akuntabel.
Peluncuran KKI berlangsung di Hotel Ella, Tambolaka, Kamis (11/6/2026). Kegiatan itu dihadiri Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sekretaris Daerah SBD Edmundus Nau, Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta jajaran manajemen Bank NTT wilayah Sumba.
Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla mengatakan, penerapan KKI tidak sekadar mengubah metode pembayaran dari tunai menjadi digital. Program tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan anggaran daerah harus mengikuti perkembangan teknologi agar semakin transparan, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” kata Ratu Wulla.
Melalui KKI, transaksi belanja pemerintah dilakukan secara non-tunai dan tercatat dalam sistem elektronik. Pencatatan tersebut diharapkan memudahkan proses pengawasan, pengendalian, serta audit terhadap setiap pengeluaran pemerintah daerah.
Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong mengatakan, KKI merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Ia menyebut Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah ke-13 di Nusa Tenggara Timur yang menerapkan instrumen pembayaran tersebut.
“Dengan transaksi non-tunai, setiap pengeluaran dapat tercatat secara elektronik. Ini akan memudahkan pengawasan, pengendalian, dan proses audit,” ujar Aloysius.
Penerapan KKI juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Sebelumnya, Bank NTT telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah berbasis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Kartu tersebut dirancang untuk mendukung pembayaran belanja barang dan jasa, termasuk kebutuhan perjalanan dinas pemerintah daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pembayaran diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi.
Pada tahap awal, KKI diserahkan kepada tiga organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketiganya yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya.
Tiga OPD tersebut akan menjadi percontohan dalam penerapan transaksi digital yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hasil implementasi awal itu diharapkan dapat menjadi dasar perluasan penggunaan KKI ke perangkat daerah lainnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, peluncuran KKI menjadi bagian dari agenda membangun birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi pembayaran dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik karena setiap transaksi anggaran dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan.
Di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan transparansi pemerintahan, penerapan KKI di Sumba Barat Daya menjadi langkah awal menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, cepat, dan akuntabel.
