Berkas Perbaikan Syarat Balon Bupati dan Wakil Bupati Flotim Dinyatakan Lengkap

  • Whatsapp
Ernesta Katana Ketua KPUD Flores Timur (foto/portalntt).
banner 468x60

PORTALNTT.COM, LARANTUKA – Hari terakhir pemasukan berkas perbaikan syarat bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Flores Timur dinyatakan lengkap oleh KPUD Flores Timur. Dari 6 pasangan calon mereka telah memasukan dan melengkapi berkas perbaikan yang diberikan deadline sebelum pukul 16. 00 WITA. Hal ini disampaikan oleh ketua KPUD Kabupaten Flores Timur Ernesta Katana diruang kerjanya, Selasa(4/10/2016).

Selanjutnya KPUD Flores Timur akan melakukan pemeriksaan syarat perbaikan bakal calon pada tanggal 5 sampai 11 Oktober 2016.

Pantauan PORTALNTT.COM, hari terakhir pemasukan berkas perbaikan, Selasa (4/10/2016), tampak masing-masing bakal calon didampingi team sukses menuju ruangan KPUD Flores Timur. Bakal calon yang memasukan berkas perbaikan syarat bakal calon diantaranya ; Drs.Y.A.T Lukman Riberu,M.Si dan Marianus Arakian Bulin dari koalisi gelekat Lewo, Drs.Andreas Ratu Kedang dan Paulus Tokan Kopong Paron dari paket Ande-Paul, Antonius H.Gege Hadjon,ST dan Agustinus Payong Boli,SH dari koalisi Bereun, Yoseph Laga Doni Herin,S.Sos dan Drs.Marius Payong Pati dari koalisi Doa Ema. Sedangkan Dr.Yos Usen Aman dan Mel Fernandez dari paket Rumah Kita, Anton Doni Dihen dan Theodorus (Ruth) Wungebelen dari koalisi lompatan jauh Flores Timur memasukan berkas perbaikannya pada, Senin (3/10/2016).

Ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap paket petahana, Yosni Lagadoni Herin dan Marius Payong Pati berupa SK yang dikirim melalui email tanpa dibubuhi cap dan tanda tangan basah yang dikirim oleh DPW PPP Kupang, Erna Katana menjelaskan bahwa dokumen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang yang diterima oleh KPUD Flotim untuk dokumen B1 KWK persetujuan partai politik kepada pasangan calon adalah dokumen yang ditanda tangani oleh ketua HJ. Romahurmuzy dan Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani diatas materai dan tanda tangan basah dan cap basah.

“Terkait dengan SK kepengurusan sesuai dengan pasal 38 PKPU 9 tahun 2016, bahwa pada saat pendaftaran partai menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingat propinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

Dan Pada saat pendaftaran team koalisi paket Doa Ema itu memasukan SK kepengurusan mulai dari SK Kementrian Hukum dan HAM tentang kepengurusan ditingkat pusat kemudian SK kepengurusan pusat tentang kepengurusan di tingkat propinsi NTT selanjutnya keputusan DPW PPP NTT tentang kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten Flores Timur.

“Dokumen yang disampaikan oleh partai itu sama dengan dokumen yang kami terima dari Kementrian Hukum dan HAM melalui KPU, Karena sesuai dengan regulasi ketika kami menerima dokumen tersebut kami menyandingkan dengan dokumen yang dikirim dari KPU pusat ke KPU kabupaten danke tiga dokumen itu sama,”Kata Erna.

Lanjut Erna, format B1 ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris jendral PPP pusat berdasarkan keputusan Kementrian Hukum dan HAM, Sedangkan model B2,B3 ditandatangani oleh ketua dan sekretaris PPP kabupaten Flores Timur Sahar Bunga dan sengadji Syahmsudin. Nama kepengurusan ketua dan sekretaris sesuai dengan keputusan DPW PPP yang dikeluarkan oleh DPPP pusat. Menurutnya tidak ada persoalan terkait dengan keabsahan PPP dalam proses pendaftaran calon.

Untuk menyikapi isu-isu politik yang berkembang di masyarakat KPUD Flores Timur berharap semua informasi dikemas dalam kerangka memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat .Karena pendidkan politik yang baik kepada masyarakat menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat bukan hanya penyelenggara tetapi juga peserta dan semua stakeholder, Karena itu hendaknya semua informasi yang disampaikan ke publik adalah informasi yang berdasarkan pada data yang ada yang terbungkus pada regulasi yang mengatur.

Dan dalam setiap berproses, KPUD Flotim selalu mendasarkan semua tahapan dan kegiatan serta keputusan KPU berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (OLA)

 

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60