PORTALNTT.COM, SABU RAIJUA – Bertempat di Ruang Kerja Penjabat Sekretaris Daerah (PJ. Sekda) Kabupaten Sabu Raijua, BPJS Kesehatan Cabang Kupang melaksanakan Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten Sabu Raijua. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai persamaan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan serta berkoordinasi dalam penyelesaian kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (21/05) lalu ini dihadiri oleh sejumlah 14 Peserta kegiatan dari berbagai instansi terkait di wilayah Kabupaten Sabu Raijua, yakni Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Puskesmas Seba, Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial.
Narasumber dalam Forum ini adalah Rahmad Khaidir, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Kupang. Dalam pemaparan materinya, ia menyampaikan perlunya meningkatkan efektivitas pengelolaan Fasilitas Kesehatan. Ia pun meminta dukungan terkait dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi pada masing-masing lembaga atau instansi.
Pada kesempatan ini, J.R Djami selaku PJ Sekda memberikan kesempatan pada masing-masing anggota Forum untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi kendala di lapangan, saran maupun masukan agar Progam Jaminan Kesehatan ini dapat berjalan dengan baik.
Ia pun menghimbau agar BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) saling berkoordinasi terkait persiapan Data UHC Kabupaten Sabu Raijua.
“BPJS Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial melakukan koordinasi bersama untuk mendapatkan data calon Peserta Jamkesda terkait rencana UHC, juga melakukan verifikasi data ganda sehingga tidak terjadi pendobelan data,” ucap Djami.
Otnial Penun, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan verifikasi data ganda dan ia pun meminta agar Puskesmas menarik kartu yang nonaktif yang diketahui dari Aplikasi P-Care.
“Kami juga akan melakukan sanding data bersama Dukcapil untuk mengetahui data Peserta yang ganda dan menarik data penduduk yang belum memiliki JKN dan akan dilaporkan kepada PEMDA pada dua bulan berikutnya,” kata Otnial.
Terkait Peserta tidak mampu yang mendaftar sebagai Peserta mandiri, Otnial juga berharap agar Pemda mendaftarkan sebagai Peserta Jamkesda, menggantikan Peserta yang keluar. (SE/ne)
Komentar Anda?
