PORTALNTT.COM, KUPANG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) melayangkan protes keras terhadap sikap Pemerintah Provinsi NTT yang dinilai tidak responsif dan terkesan meremehkan pandangan fraksi.
Kekecewaan itu mencuat dalam rapat paripurna DPRD NTT, Kamis, (22/5/2025) malam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT.
Agenda utama sidang adalah mendengarkan tanggapan Gubernur NTT terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD NTT, Fernando Osorio Soares, dan dihadiri langsung oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena, Sekda NTT, Kosmas Damianus Lana, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Rapat semula berlangsung tertib. Namun suasana berubah panas ketika pimpinan sidang melontarkan pertanyaan terkait apakah semua anggota sudah terima materi tanggapan Gubernur NTT.
Saat itulah, Anggota Fraksi Demokrat Winston Rondo langsung melakukan interupsi.
Menurut Winston, dari total 90 lembar lebih tanggapan tertulis Pemprov terhadap semua fraksi, hanya Fraksi Demokrat yang mendapat porsi jawaban paling minim.
“Hanya Partai Demokrat saja yang ditanggapi satu seperempat halaman. Kami merasa tidak puas, kami merasa tersinggung, dan kami merasa disepelekan betul makanya saya sampaikan ini,” kata Winston dilansir victorynews.id.
Lebih lanjut Winston Rondo menilai jawaban Pemprov NTT tidak substantif dan mencerminkan sikap mengabaikan kritik yang dibangun dengan data dan solusi.
“Kira-kira ada tujuh poin yang isinya normatif bahwa pemerintah sudah konsisten, pemerintah sudah menyelaraskan, pemerintah sudah menjabarkan visi-misi, dst,” ujar Winston Rondo dengan nada kecewa.
Ia menyebut, Gubernur NTT dalam berbagai kesempatan selalu membuka ruang kritik asal disertai data dan solusi. Namun realitanya, menurut dia, sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru tidak mencerminkan semangat itu.
“Fraksi Demokrat menyampaikan dengan santai. Ada kritik ada solusi, tetapi kenapa OPD bapak justeru baper, tidak menyampaikan sesuai apa yang disampaikan bapak gubernur.,” cetusnya.
Nada serupa dilontarkan Ketua Fraksi Demokrat, Leonardus Lelo.
Ia meminta ketegasan Gubernur NTT atas sikap OPD yang menurutnya telah merendahkan proses politik di DPRD.
“Saya meminta ketegasan Pak Gubernur dan perangkat daerah seolah menyepelekan Fraksi Demokrat. Kita memahami betul bahwa kita semua punya keterbatasan, tetapi menghargai pandangan umum Fraksi itu penting sebagai proses yang penting,” tegasnya.
Ia menekankan, penghargaan terhadap pandangan fraksi merupakan bagian dari etika pemerintahan yang harus dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi.
“Masa ada perangkat daerah yang menyusun tanggapan model begini. Apakah memang tidak mengerti ataukah memang sengaja membuat seperti ini. Saya minta penegasan pak Gubernur,” kesalnya.
Sidang paripurna kembali berjalan setelah pimpinan DPRD meminta pihak eksekutif memperhatikan secara serius masukan seluruh fraksi, tanpa diskriminasi.
Informasi lain yang diperoleh menyebut bahwa ada kesalahan dalam penyusunan naskah tanggapan Gubernur NTT terhadap Fraksi Demokrat yang tercecer. ***
Komentar Anda?
