PORTALNTT.COM. KUPANG – Anggota DPR RI, Fraksi Partai Demokrat Anita Jacoba Gah, meradang. Dia menduga pihak Bank BRI di Kota Kupang melakukan aktifasi rekening PIP milik siswa secara diam-diam.
Mirisnya, ketika pihak orangtua penerima bantuan sosial PIP mendatangi pihak Bank, jawaban yang disampaikan bahwa dana tersebut telah dikembalikan ke kas negara.
Hal ini, menurut Anita Gah sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh pihak Bank BRI. Olehnya wakil rakyat yang terkenal gigih memperjuangkan hak-hak rakyat ini mengancam akan melaporkan ke KPK agar modus kejahatan ini bisa terungkap.
“Ketika orangtua datang ke rumah aspirasi saya, katanya dana di Bank sudah dikembalikan ke kas negara. Ketika di print bukunya, dana ada sekitar Rp 2 – 3 juta. Bayangkan 3 sampai 4 tahun dana itu tersimpan. Dana yang harusnya mereka terima Rp 450 ribu tapi mereka terima bisa sampai Rp 2 juta. Ada buktinya,” tegas Anita Gah dengan nada kesal saat melakukan sosialisasi PIP dengan para Kepala Sekolah, operator sekolah sekota Kupang dan juga dihadiri pihak Bank BRI dan Bank BNI, bertempat di SMA Negeri 3 Kupang, Senin (27/3/2023).
Anita Gah Mengatakan ketika Bank secara diam-diam melakukan aktifasi tanpa data dari orangtua dan siswa maka uang itu harusnya sudah ada dalam rekening tabungan siswa namun kenyataan tidak demikian. Malahan dana tersebut dialihkan di simpan di rekening lain.
“Ketika aktifasi itu terjadi uang harusnya sudah berada di buku tabungan tetapi tidak dimasukkan ke buku tabungan. Saya tidak tahu mereka taruh dimana? Itu kalau kita bongkar, kalau tidak uang itu di simpan dimana? Itu uang negara loh, jangan main-main. Kalau kembalikan ke kas negara kembalikan benar. Jangan lakukan aktifasi dan disimpan di tempat lain,” sebut Anggota DPR 4 periode ini dengan geramnya.
Lebih lanjut dikatakan Anita Gah, kasus ini pernah terjadi 2 atau 3 tahun yang lalu dan Bank BRI mengakui telah melakukan aktifasi dan uangnya di simpan di tempat lain.
“Videonya ada, saya akan bongkar ke publik. Waktu itu kejadian di SMK Negeri 4. Kepala sekolahnya datang ke saya katakan anak-anaknya ada 150 orang dapat PIP. Malam-malam pihak Bank bawa uangnya ke kepala sekolah,” tandas Srikandi Demokrat.
Di tempat yang sama, Mulkirom, selaku penangungjawab PIP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan bahwa Bank tidak bisa melakukan aktifasi rekening secara diam-diam tanpa diketahui orangtua dan siswa.
“Tolong aturan main kita pakai. Siapapun, pemangku sekalipun, pihak Dinas pendidikan yang mengusulkan, kalau tidak ada bukti bahwa keterangan dari kepala sekolah bahwa siswa itu benar-benar ada maka tidak boleh dilakukan aktifasi,” tandas Mulkirom.
Terkait kasus yang disampaikan, menurut analisa Mulkirom, uang itu kemungkinan diterima waktu suawa berada di SMP dan belum diambil samapai siswa tamat.
“Terlepas dari ini kesalahan siapa. Bisa jadi anak itu tidak tahu kalau dia dapat. Anak belum dapat SK penerima PIP dari pemangku atau dari Dinas, in. Selanjutnya kesalahan pada sekolah karena operator tidak membuka aplikasi Si Pintar sehingga tidak memberitahukan informasi ke orangtua dan siswa,” tandasnya.
Menurut Mulkirom, data tahun 2022, ada 11 ribu anak penerima PIP di NTT yang belum melakukan aktifasi rekeningnya. Alhasil, kurang lebih dana sebesar Rp 7,9 miliar lebih yang harus ditarik kembali ke kas negara. Hal ini tentu sangat merugikan, apalagi NTT sebagai salah satu provinsi termiskin, tertinggal dan terluar membutuhkan banyak dana untuk menopang pendidikan anak-anak.
“Dananya kurang lebih ada Rp 7,9 miliar itu total all NTT. Itu terdiri atas data SK DTKS Dapodik, SK Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh NTT (Untuk SD dan SMP), SK Dinas Pendidikan Provinsi (Untuk SMA/SMK), dan SK usulan pemangku kepentingan dalam hal ini komisi X yang membidangi pendidikan,” kata Mulkirom.
Agar tak terjadi lagi persoalan yang sama ke depannya, Mulkirom mengharapkan adanya kerjasama semua pihak.
“Saya minta kerjasama semua pihak untuk anak-anak di NTT, jangan lagi ada dana yang dikembalikan ke kas negara. Pihak Dinas, Kepala sekolah dan operator sekolah harus melakukan cek and ricek. Bank penyalur BRI dan BNI juga memegang peranan penting dalam proses tersebut. Melayani dengan baik, sesuai SOP layanan PIP dan proaktif koordinasi dengan Dinas, Dengan Kepala Sekolah dan Pemangku kepentingan. Ini harus intens dilakukan kedepannya,” pinta Mulkirom. (Jefri Tapobali)
Komentar Anda?
