PORTALNTT.COM, KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Bagi DPRD NTT, program ini bukan sekadar soal memberi makanan, tetapi merupakan langkah strategis dan nyata dalam perang melawan stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan serius di provinsi kepulauan ini.
Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares menegaskan bahwa masalah stunting dan gizi buruk bukan hanya isu kesehatan, tetapi menyangkut masa depan generasi NTT. Ia menyebut, kehadiran Program MBG adalah angin segar yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Ini bukan hanya soal makan. Ini soal menyelamatkan masa depan anak-anak NTT. Program MBG adalah perang melawan stunting, melawan gizi buruk, dan kami di DPRD siap berdiri mendukung penuh,” kata Fernando saat diwawancarai usai rapat paripurna, Selasa (29/7/2025).
Diakuinya, berbicara tentang masalah stunting dan gizi anak ini sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.
Ia menambahkan, angka stunting di NTT masih cukup tinggi, dan jika tidak ada intervensi langsung dari hulu ke hilir, maka kualitas generasi penerus akan terus tergerus.
“Program MBG dinilai sebagai salah satu cara konkret dan sistematis untuk memutus mata rantai gizi buruk sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah,” tandas sekretaris DPW Gerindra NTT.
Menurutnya, Gizi anak perlu diperbaiki sehingga anak di NTT nanti, bisa tumbuh dengan kuat dan bisa bersaing di tingkat nasional.
“Program ini dievaluasi setiap hari dari badan gizi nasional, ini adalah program baru, dari data yang kita terima sejak kemarin sampai hari ini sudah 135 ribu anak yang menerima manfaat ini. Kalau ada masalah harus kita perbaiki dan evaluasi setiap hari, dan badan gizi melakukan itu dan hal ini sudah disampaikan kepala badan gizi nasional yang melakukan perbaiki terhadap masalah-masalah yang ditemukan,” tegasnya.
Sikap DPRD Terhadap Kasus Siswa Keracunan MBG
Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares menegaskan, DPRD telah mengadakan rapat rapat dengan Badan POM, Badan Gizi Nasional Perwakilan Regional NTT.
“Dalam rapat itu Badan POM menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sampel belum selesai, karena membutuhkan waktu yang lama untuk meneliti sampel yang yang diambil dari dapur-dapur,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, yang bertanggungjawab mengelola dapur itu tidak ada vendor atau pihak swasta dan pribadi yang mengelola dan bertanggungjawab di dapur itu adalah Badan Gizi Nasional.
“Di dapur itu ada satu kepala satuan, dibantu oleh seorang ahli gizi dan dibantu oleh satu orang akuntan serta 47 pegawai, yang semua dibawah pimpinan seorang kepala satuan pelayanan. Mulai dari proses pengadaan bahan baku sampai dengan distribusi ke sekolah dilakukan oleh badan gizi nasional,” jelasnya.
Nando Soares mengatakan program mulia Bapak Presiden Prabowo ini harus berjalan dengan lancar dan baik dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menyukseskannya.
“Kami sudah sampaikan kepada badan gizi, balai POM serta dinas kesehatan terkait dengan kesehatan siswa, ibu hamil dan ibu menyusui yang menerima manfaat itu bukan lihat dari jumlah. Jadi yang dilihat soal kesehatan seseorang, jadi tidak bisa dianggap enteng soal ini. Jadi kami minta ke badan gizi, proses yang bagus sesuai juknis dan itu harus didukung harus berjalan di NTT. Tidak boleh stop dan mayoritas anggota DPRD setuju untuk proses ini tetap berjalan,” pungkas Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares.
