Dugaan Permufakatan Jahat Bank NTT Jelang RUPS?

  • Whatsapp
banner 468x60

PORTALNTT.COM, KUPANG – Mencermati dinamika perjalanan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) sebagai satu-satunya Bank kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, di tengah persaingan dunia perbankan yang kian kompleks, tentunya menuntut setiap anak bangsa atau daerah untuk turut mengawasi dan berkontribusi positif bagi perjalanan, pertumbuhan serta perkembangan bank NTT, agar kehadiran Bank NTT dirasakan manfaat secara baik dan benar oleh seluruh masyarakat NTT.

Berdasarkan hasil RUPS luar biasa Bank NTT yang dilaksanakan tanggal 29 November 2016 lalu dengan keputusan pemecatan/pemberhentian Bapak Daniel Tagu Dedo dari jabatannya sebagai direktur utama Bank NTT dan menunjuk salah satu direktur sebagai pelaksana tugas Direktur utama Bank NTT.

“Kondisi internal Bank NTT ini menjadi semakin kompleks dengan berbagai informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber terkait rencana dilaksanakan RUPS Bank NTT, pada Sabtu 25 Maret 2017 mendatang di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, dimana kuat dugaan adanya wacana untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank NTT yang mengatur tentang periodisasi jabatan dari direksi dan komisaris. Hal ini menimbulkan sejumlah tanda tanya atas kondisi normatif dan sehatnya sebuah bank,” kata Ketua DPP KNPI NTT, Hermanus TH. Boki dalam jumpa Pers di resto In Out, Jumat (17/3) siang.

Untuk meminimalisir berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depan, kata Dia, DPD KNPI NTT merasa penting dan strategis untuk menyampaikan rekomendasi pikiran dan sikap dengan tegas meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk segera melakukan obyektif dan transparan terhadap Bank NTT terkait pemecatan/pemberhentian Bapak Daniel Tagu Dedi dari direktur utama dan pengangkatan/penunjukkan pelaksana tugas Direktur utama oleh RUPS luar biasa berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan kinerja, tingkat kesehatan bank PT BPD NTT dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui berbagai media.

Selanjutnya menghimbau kepada seluruh pemegang saham Bank NTT untuk secara tegas menolak dugaan pemufakatan jahat dalam bentuk apapun jika itu ada, termasuk menolak segala upaya untuk merubah AD ART Bank NTT sehingga tidak memberi ruang kepada Direksi Bank NTT menduduki jabatan Direksi Bank NTT lebih dari 2 periode dan atau untuk periode ketiga kalinya jika hal tersebut menjadi agenda pada RUPS Bank NTT tanggal 25 Maret 2017 mendatang di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT.

DPD KNPI juga dengan tegas meminta komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk segera menolak dan atau mengembalikan seluruh berkas calon direksi Bank NTT yang sudah menjabat sebagai direksi selama 2 periode, karena bertentangan dengan AD ART Bank NTT. Dalam melaksanakan tugasnya, KRN harus berpedoman dan wajib hukumnya mematuhi peraturan Bank Indonesia no.7/25/PBI/2005 tentang sertifikasi manajemen resiko bagi pengurus dan pejabat Bank Umum, pasal 5-12 yang secara substansial menegaskan, Direktur utama dan direksi harus memiliki sertifikat manajemen resiko tingkat 4, komisaris harus memiliki sertifikat manajemen resiko tingkat 2. Jika bakal calon dirut dan direksi serta komisaris tidak memiliki sertifikat manajemen resiko tersebut maka KRN tidak berhak mengusulkannya dalam RUPS dan atau menolak serta membatalkan yang bersangkutan. (Epy)

Komentar Anda?

banner 300x250

Related posts

banner 468x60