PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, tak pernah berhenti menyatakan dukungannya terhadap PT Bank Pembangunan Daerah NTT agar terus bertumbuh menjadi bank yang mapan baik dari sisi manajemen maupun permodalan.
Dalam berbagai kesempatan, orang nomor satu di Povinsi NTT itu mensupport agar Bank NTT segera menjadi bank devisa.
“Kita berharap Bank NTT menjadi bank devisa. Mengapa harus bank devisa? Karena kita akan memiliki ruang yang cukup untuk bertransaksi dimana saja. Kedua, kalau kabupaten mana saja ingin melakukan perdagangan dengan luar negeri, maka Bank NTT bisa membuka letter of credit (L/C) sebagai jaminan bahwa transaksi itu dapat dibayar oleh bank ini. Kami mampu menjadi jaminan bahwa yang bersangkutan punya uang di kami jadi L/C-nya berguna untuk transaksi di luar negeri,” demikian Gubernur Viktor saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Nagekeo, belum lama ini.
Hadir saat itu, sejumlah petinggi antara lain Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, serta sejumlah pejabat Pemkab Nagekeo, Direktur Utama Bank NTT Harry Alex Riwu Kaho, Direktur Kepatutan, Hilarius Minggu, Direktur Pemasaran Kredit, Paulus Stefen Messakh, Direktur Umum, Johanes Landu Praing, serta sejumlah Kepala Divisi.
Masih dalam sambutannya, gubernur mengakui bahwa saat ini memang kondisi Bank NTT masih harus terus dibenahi.
“Kalau hari ini bank ini, sedang berbenah. Mungkin dulunya tidak maksimal. Sekarang sudah baik kondisinya. Saya gubernur tidak dapat uang lagi, makanya direksi harus keja keras, kalau tidak maka tau sendiri,” tegasnya bernada guyon, disambut tawa para undangan.
Namun disisi guyonannya, Gubernur Viktor tidak mampu menyembunyikan rasa optimismenya akan pertumbuhan bank ini. Menurutnya, Bank NTT harus terus disupport agar menjadi bank yang terbaik, kebanggaan masyarakat NTT.
“Bank NTT harus naik kelas, menjadi buku 2. Itu gubernur senang. Karena itu saya harapkan, sebagai pemegang saham, termasuk para bupati, pasti senang. Bank ini ternyata ada prospek dan baik,” tambah gubernur lagi.
Pada momentum yang sama, Bank NTT menyerahkan CSR berupa uang tunai Rp. 350 juta yang diterima Bupati Nagekeo. Terkait CSR itu, gubernur menegaskan bahwa itu tidak semata karena direksi Bank NTT sedang bermurah hati.
“Namun karena memang kerja direksi dan komisarisnya baik sehingga keuntungannya dibagi-bagi, ada CSR dan sebagainya,” tegas gubernur lagi.
Saat itu, gubernur mengajak seluruh bupati di NTT untuk tidak segan-segan menyimpan uang di Bank NTT.
Menurutnya, jikalau para bupati mau lebih baik lagi bank ini maka mereka diminta menyetor lagi dari APBD dalam bentuk giro di Bank NTT lalu melakukan pinjaman dengan bunga 7% untuk infrastruktur.
“Jadi, 7% itu akan membuat sama seperti SMI. Nah SMI itu bunganya 6,18% namun di Bank NTT itu 7% dengan catatan pak bupati punya APBD ada di giro Bank NTT. Ini kan namanya uang dari tangan kanan ke tangan kiri. Jadi kalau ada yang belum mengerti dan bertanya, kita jelaskan,” jelas Gubernur.
Malah gubernur memberi contoh, jika APBD Pemkab Nagekeo sebesar Rp 800 M, maka dengan uang sejumlah itu bisa mengajukan pinjaman di Bank NTT sebesar Rp 160 M.
“Nah, pinjaman itu bisa langsung dipakai untuk kerja infrastruktur. Dan dia tidak flet bunganya. Ini omong supaya semua mengerti, mengapa bunga itu flet dan efektif. Saya lihat ada yang kritik, kalau flet itu artinya ketika kesepakatan ditandatangani oleh bupati maka saat itu juga bunga mulai dihitung,” tegas Viktor.
Ditambahkannya lagi, bahwa dengan jenis pinjaman seperti itu tentu ada kekurangan dan ada juga kelebihannya. Kelebihannya adalah bunga dihitung pada saat penandatanganan kesepakatan pinjaman. Namun dengan bermodal kesepakatan itu, Pemda bisa ‘menjual’ uang itu kemana saja.
“Kita bisa cari tempat lain dan kita jual uang kita mampu bayar bunga ini, lalu kita juga bisa dapat uang. Itu flet. Kurang lebihnya. Tapi ruginya, kita simpan saja uangnya tidak pakai, dia sudah hitung bunga sama kita. Beda dengan efektif. Kalau efektif, kita cairkan berapa, bunganya dihitung seperti itu. Kalau cairnya tanggal sekian, bunga berlaku saat itu sesuai dengan jumlah ataupun angka nominal yang kita cairkan. Kalau kita pinjam Rp 160 M, cair pertama Rp 20 M, tanggal 21 Januari 2022 maka saat itu dihitung bunga dari Rp 20 M itu, bukan dari yang Rp 160 M,” jelas gubernur.
Atas berbagai pertimbangan itu, gubernur berpesan kepada para bupati sebagai pemegang saham agar segera melakukan penyertaan modal dan mulai mengajukan pinjaman untuk pengerjaan infrastruktur.
“Ini pesan saya, pinjamnya di Bank NTT. Agar kedepan banknya kuat. Karena bupatinya adalah pemegang saham, dan seluruh infrastruktur yang harusnya sumber pembiayaannya dari APBD, maka dapat di-create dengan cara pinjaman. Nah ini memang gaya baru, tidak biasa orang NTT kita itu pinjam,” kata Gubernur.
Gubernur mengakui, dia mendapat informasi jika ada yang berkomentar bahwa daerah akan bangkrut karena punya pinjaman.
“Mana ada daerah bangkrut? Jangan samakan daerah dengan perusahaan. Jangan. Ini kan satu kesatuan negara Indonesia. Ketika bapak tandatangan untuk pinjam maka harus minta persetujuan Kemendagri, Kemenkeu. Karena itu saya harapkan kita lebih berpikir positif tentang pinjaman,” pungkas Viktor. (HUMAS BANK NTT)