PORTALNTT.COM, WAIKABUBAK – Hari Kedua Focus Group Discussion “Pengawasan Pemilu Partisipatif” yang bertempat di aula Panwaslu kabupaten sumba barat dihadiri Ketua KPU, Kepala SDM dan organisasi panwaslu, Partai Politik, Anggota polres SB, Ketua MUI, Tokoh agama, Pendeta, Panwaslu kabupaten, dan Panwascam, Sabtu (30/12).
Ketua Panwaslu SB Papi B. Ndjurumana S.Th, dalam sambutannya mengajak seluruh komponen masyarakat dan para petugas panwaslu kabupaten, paswascam untuk menjaga proses pengawasan pemilu yang bermartabat dan berdamai.
“Kita yang hadir hari ini selalu menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Panwaslu akan mengawasi dengan maksimal untuk menjaga kecurangan-kecurangan yang ada,” tegas Ndjurumana.
Sementara bagian SDM dan organisasi Panwaslu, Octavianus Malo, SE, menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang ditemukan oleh petugas kecamatan, kabupaten segera ditindak karena kita semua dikawal oleh aparat TNI/Polri. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengawasi prosesi pemilu tujuan kita semua agar prosesi ini dapat berjalan dengan baik dan aman apa yang diharapkan oleh masyarakat.
“Butuh pemahaman bersama demi tercapainya sebuah pemilu yang demokratis di kabupaten Sumba Barat. Apabila persoalan yang timbul akibat terjadinya pelanggaran pemilu segera melaporkan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita bisa menyuarakan tentang diskusi ini kepada masyarakat pentingnya melakukan pengawasan kepada setiap proses penyelenggaraan pemilu yang sedang kita laksanakan pada tahun ini,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam melakukan pengawasan maka fokus pengawasan kita adalah sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilu nomor 19 tahun 2019 terutama difokuskan pada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun panwaslu, berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 status kami masih edvhock. Panwas kabupaten untuk menjadi lembaga tetap dan mandiri, seperti KPU sesuai dengan UUD nomor 7 tahun 2017.
“Yang harus kita jaga jangan ada yang bermain di belakang prosesi pemilihan tersebut dan kita menjaga hal-hal yang memperuncing suasana yang aman dan tertram ini. Untuk panwaslu dan KPU, dua lembaga yang melaksanakan tugas harus betul-betul obyektif. Yang belum memiliki KTP 30 ribu orang tetapi dinas terkait telah melakukan perekaman di sekolah-sekolah, desa dan kelurahan,” katanya.
Dalam FGD, banyak pertanyaan yang dilontarkan dari ketua partai maupun para undangan tentang E-KTP yang menjadi topik permasalahan ini. Hal inilah kata Dia yang harus kita kaji dengan seksama tetapi aturan yang perlu kita ikuti, dijalankan dan bagaimana kita interaksi dengan baik satu sama lain sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik.
“DPT harus jelas perlu koordinasi dengan dinas kependudukan untuk mengecek DPT. Partisi masyarakat mendorong masyarakat, untuk melibatkan pengawasan pemilu sangat penting,” tegasnya. (Mus)
Komentar Anda?
