PORTALNTT.COM, KUPANG – Rencana pembangunan jembatan Pal Merah yang menghubungkan Larantuka dan Pulau Adonara terus memantik prokontra ditengah masyarakat. Pembangunan tersebut dinilai sebagai ambisi penguasa ditengah kemiskinan masyarakat NTT yang semakin akut.
Seperti yang dungkapkan oleh Jhony Manoe seorang tokoh masyarakat di Kota Kupang ketika dimintai tanggapannya mengenai pembangunan Jembatan PalMerah. Dia mengatakan bahwa rencana pembangunan yang akan menghabiskan triliunan rupiah ini telah melukai perasaan dan hati masyarakat NTT.
“Bagi saya, rencana itu sah-sah saja, bahkan manuver-manuver yang dilakukan sebagai upaya meloloskan rencana tersebut menyita sebagaian perhatian masyarakat NTT, dirasakan cukup miris namun sulit membendung ambisi pemerintah. Terbukti kunjungan gubernur dan beberapa pejabat terkait ke negeri sakura dan negeri kincir angin hanya meninggalkan kesan sedih bagi rakyat kebanyakan yang sedang bermandikan peluh akibat rendahnya curah hujan dan bermuara pada gagal panen,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan bahwa lobi-lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT seakan mengabaikan penderitaan rakyat terhadap berbagai persoalan sosial ekonomi yang mereka hadapi. Rendahnya tingkat produksi pangan yang dibarengi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai menjadi contoh konkrik dari seabrek persoalan yang dihadapi masyarakat NTT.
“Dari sisi manfaat mungkin saja kehadiran jembatan palmerah tidak secara otomatis mendongkrak pendapatan masyarakat yang kemudian belum tentu pertumbuhan ekonomi regional meningkat secara otomatis. Jika tujuan pembangunan jembatan palmerah hanya untuk menghubungkan dua daratan tanpa adanya perubahan derasnya arus mobilisasi barang dan jasa maka tujuan ini menjadi sia-sia,” tegasnya.
Jhony kembali menegaskan, tentu pemerintah provinsi NTT punya alasan mendasar untuk sebuah rancangan pembangunan infrastruktur. Tapi apakah alasan mereka sudah mengacu pada upaya kesejahteraan rakyat? Ini pertanyaan mendasar yang harus dikaji lebih jauh.
“Saya ingin melihat dari sisi ekonomis, ada pertanyaan besar disana bahwa apakah ada komoditi unggulan yang harus diseberangkan melalui darat dalam artian perlu adanya jembatan penghubung? Sampai saat ini belum terdengar bahwa daratan yang akan dihubungkan oleh keberadaan jembatan belum menggema. Maksudnya dari dua titik daerah yang akan dihubungkan belum ada komoditi unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika benar demikian, lalu mungkinkan taraf hidup ekonomi masyarakat lokal disana akan berubah,” ujarnya.
Menurutnya, belum terlihat secara jelas korelasi yang kuat antara pembangunan jembatan palmerah dengan perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat untuk jangka waktu dekat. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah provinsi harus mengutamakan aspek transparansi dan akuntabilitas dengan cara menjelaskan secara transparan kepada publik tentang tujuan dan manfaat pembangunan jembatan tersebut sehingga tidak memunculkan kerancuan berpikir publik.
“Kedua, jika ini bukan kebutuhan prioritas, maka sebaiknya rencana mulia ini ditunda dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan pangan, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ketiga, katakan secara jujur dan buktikan bahwa pemerintah masih punya hati dan kepedulian yang tinggi terhadap berbagai jerit tangis masyarakat akibat kemiskinan dan keterbelakangan. Hentikan sikap arogansi dan egoisme untuk mencari sebuah popularitas tanpa nilai-nilai manfaat bagi masyarakat kebanyakan,”kata Jony. (Naga)
Komentar Anda?
