Opini: Nova (Mahasiswa STIPAS Ruteng)
Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 kerap dijadikan penanda kematian komunisme sebagai ideologi global. Peristiwa itu disambut dengan euforia oleh blok Barat, bahkan memicu Francis Fukuyama untuk mendeklarasikan “akhir sejarah” sebuah tesis yang menyatakan bahwa liberalisme demokratis telah memenangkan pertarungan ideologi secara definitif. Namun lebih dari tiga dekade setelah peristiwa tersebut, tesis Fukuyama justru tampak naif. Komunisme tidak mati; ia bermetamorfosis.
Komunisme sebagai Ideologi, Bukan Sekadar Rezim
Kesalahan paling umum dalam memahami komunisme adalah menyamakannya dengan negara tertentu Soviet, Kuba, atau Korea Utara. Padahal komunisme, dalam pengertian yang lebih mendasar, adalah sebuah sistem ide: penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi, supremasi kolektivitas atas individu, dan dalam praktiknya sentralisasi kekuasaan di tangan negara atau Partai sebagai representasi “kehendak rakyat.”
Ketika kita mendefinisikan komunisme berdasarkan idenya, bukan sekadar benderanya, kita akan menemukan bahwa elemen-elemen tersebut masih sangat hidup hari ini, meskipun beroperasi dalam kemasan yang berbeda.
Metamorfosis Pertama: Kapitalisme Negara ala Tiongkok
Paradoks terbesar abad ke-21 adalah fakta bahwa negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia masih diperintah oleh sebuah Partai Komunis. Tiongkok di bawah Partai Komunis China (PKC) telah membuktikan bahwa Marxisme-Leninisme mampu beradaptasi dengan mekanisme pasar tanpa mengorbankan kendali politiknya.
Model ini sering disebut sebagai state capitalism di mana pasar dibiarkan beroperasi, tetapi negara mempertahankan kontrol strategis atas sektor-sektor vital, atas informasi publik, dan yang terpenting, atas narasi. Kasus Jack Ma yang tiba-tiba “menghilang” dari ruang publik setelah mengkritik regulasi keuangan pemerintah adalah ilustrasi paling gamblang: di Tiongkok, tidak ada kepemilikan atau kebebasan yang benar-benar privat apabila berhadapan dengan kepentingan Partai.Ini bukan kapitalisme. Ini adalah komunisme yang telah belajar dari kegagalan ekonomi Soviet.
Metamorfosis Kedua: Hegemoni Kultural ala Gramsci
Di luar kekuasaan negara, ada dimensi lain dari komunisme kontemporer yang lebih halus namun tak kalah signifikan: perang ide di ranah kultural.Antonio Gramsci, teoretikus Marxis Italia yang menulis dari balik jeruji penjara Mussolini, telah meramalkan bahwa revolusi sejati tidak akan datang melalui pemberontakan bersenjata, melainkan melalui perebutan “hegemoni kultural” — kendali atas cara masyarakat berpikir, atas nilai-nilai yang dianggap normal, atas institusi yang membentuk kesadaran publik. Universitas, media, seni, dan sistem pendidikan adalah medan perangnya.
Strategi ini yang dikenal sebagai long march through the institutions kini terlihat hasilnya di banyak universitas Barat, di mana gagasan tentang identitas kolektif sebagai penentu utama posisi sosial seseorang telah menjadi arus utama akademik. Individu tidak lagi dipandang sebagai agen moral yang otonom, melainkan sebagai representasi dari kelasnya, rasnya, atau gendernya. Ini adalah ontologi Marxis yang dibalut dalam bahasa hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Perlu ditegaskan: keadilan sosial adalah nilai yang mulia. Masalahnya bukan pada tujuannya, melainkan pada metodologinya — ketika keadilan sosial dijadikan alasan untuk membungkam perdebatan, mendelegitimasi perbedaan pendapat, dan menggantikan satu ortodoksi dengan ortodoksi lain.
Relevansi bagi Indonesia
Indonesia memiliki alasan historis yang sangat kuat untuk tidak memandang enteng perbincangan ini. Peristiwa 1965 bukan sekadar catatan sejarah yang dingin; ia adalah luka kolektif yang masih membekas dalam memori bangsa. Namun justru karena beratnya beban sejarah itu, kita perlu memastikan bahwa kewaspadaan kita terhadap ideologi ini bersifat cerdas, bukan reaktif.
Kewaspadaan yang cerdas berarti kemampuan mengenali pola, bukan sekadar simbol. Bukan soal siapa yang membawa bendera tertentu, melainkan soal siapa yang secara sistematis berupaya: melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, menggantikan penalaran individu dengan kepatuhan kolektif, menjadikan negara sebagai satu-satunya arbiter kebenaran, dan mengontrol arus informasi atas nama “stabilitas.”
Pola-pola ini bisa muncul dari mana saja dari kiri maupun kanan dan itulah mengapa definisi kita tentang ancaman ideologis tidak boleh terjebak pada label, melainkan harus berfokus pada substansi.
Penutup: Ideologi Mati Bukan karena Kalah Perang, tapi karena Kalah Gagasan
Komunisme sebagai sistem rezim mungkin telah banyak tumbang. Tetapi sebagai sistem ide tentang supremasi kolektif atas individu, tentang negara sebagai pemegang otoritas tertinggi atas kehidupan warga, tentang kebenaran yang ditentukan oleh kelas atau kelompok, ia masih relevan dan masih diperjuangkan, dengan nama-nama yang berbeda di setiap zaman.
Respons yang tepat terhadap hal ini bukan pengekangan atau paranoia, melainkan penguatan: memperkuat tradisi berpikir kritis, institusi yang independen, kebebasan pers, dan yang paling mendasar kemampuan setiap warga untuk mempertanyakan kekuasaan tanpa takut akan konsekuensinya.
Sebab pada akhirnya, ideologi yang baik tidak perlu melarang pertanyaan. Hanya ideologi yang rapuh yang takut pada akal sehat.
