PORTALNTT.COM, KUPANG – Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Kupang menyikapi dinamika dan tantangan demokrasi lokal dengan menggelar diskusi publik bertema “Demokrasi Lokal di Persimpangan: Dari Rakyat ke DPR”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPD RI Nusa Tenggara Timur, Jumat (24/1/2026).
Diskusi tersebut menyoroti wacana mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPR/DPRD yang dinilai memiliki konsekuensi besar terhadap masa depan demokrasi lokal, khususnya menyangkut kedaulatan rakyat, akuntabilitas kepemimpinan, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Pemuda Katolik Komcab Kota Kupang menilai, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh lembaga perwakilan berpotensi menjauhkan proses demokrasi dari partisipasi langsung rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tidak boleh direduksi sekadar menjadi prosedur elektoral, melainkan harus tetap berakar pada kehendak dan kontrol publik.
Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Rudi Rohi, dalam pemaparannya menegaskan bahwa demokrasi lokal sejatinya tidak berhenti pada mekanisme pemilihan semata. Demokrasi, menurutnya, harus terus dihidupi melalui partisipasi kritis dan kesadaran politik warga negara.
“Organisasi kepemudaan, masyarakat sipil, dan kaum muda memiliki peran strategis sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penjaga rasionalitas publik. Diskusi seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih memiliki harapan, sepanjang rakyat tidak sepenuhnya menyerahkan kedaulatannya kepada wakil rakyat tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif,” ujar Rudi.
Pandangan serupa disampaikan pakar hukum, Dr. Mikhael Feka. Ia menegaskan bahwa demokrasi lokal harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan kepastian aturan. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, kata dia, terikat oleh mandat konstitusional untuk menyerap, memperjuangkan, dan mempertanggungjawabkan aspirasi publik.
“Ketika hukum ditegakkan secara adil dan transparan, kepercayaan rakyat dapat dipulihkan. Karena itu, penguatan regulasi, etika politik, serta mekanisme pengawasan menjadi keharusan agar demokrasi tidak kehilangan arah,” kata Mikhael.
Sementara itu, pengamat politik Yohanes Jimi Nami menilai demokrasi lokal saat ini berada di titik persimpangan antara idealisme dan pragmatisme kekuasaan. Ia menekankan pentingnya mengembalikan relasi antara rakyat dan DPR pada prinsip representasi yang sesungguhnya, bukan sekadar simbol elektoral.
“Rakyat perlu terus bersuara, sementara DPR dituntut untuk lebih terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik. Demokrasi hanya akan hidup jika rakyat dan wakilnya sama-sama menjaga kepercayaan dan komitmen pada kepentingan bersama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemuda Katolik juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya bonum commune atau kebaikan bersama melalui praktik politik yang transparan dan berintegritas. Mereka mengingatkan bahwa proses pemilihan kepala daerah di DPR/DPRD membuka ruang tawar-menawar kepentingan antar elite politik, sehingga berisiko membuat kepala daerah lebih terikat pada kepentingan partai atau kelompok tertentu ketimbang aspirasi masyarakat luas.
Diskusi publik ini dihadiri oleh perwakilan organisasi kepemudaan, partai politik, lembaga kemasyarakatan, kelompok Cipayung, serta berbagai organisasi lokal di Kota Kupang. Kehadiran lintas elemen tersebut menegaskan bahwa demokrasi bukan semata urusan elite politik, melainkan proses kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga.
