Pengurus Swasti Sari Bantah Imelda Anin Dicegat Masuk Kantor, Ungkap Dugaan Transaksi Ratusan Juta Rupiah Tak Tercatat di Sikopdit OL

  • Whatsapp

PORTALNTT.COM, KUPANG – Pengurus KSP Kopdit Swasti Sari membantah pernyataan Imelda Anin yang mengaku dicegat saat hendak masuk ke Kantor Pusat Kopdit Swasti Sari di Oeba, Kota Kupang.

Ketua Pengurus KSP Kopdit Swasti Sari, Yohanes Sason Helan, menegaskan tidak pernah menghalangi Imelda untuk masuk kantor. Sebaliknya, Ia menyebut Imelda sudah hampir dua bulan tidak hadir menjalankan aktivitas di kantor.

“Kami tidak pernah mengusir atau menghalangi dia masuk kantor. Kami bahkan sudah melayangkan surat panggilan, mulai dari SP 1 hingga SP 3. Surat tersebut diantar langsung ke rumahnya, tetapi yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan,” ungkap John Helan sapaan akrabnya pada Wartawan, Jumat (20/11/2026).

Ia menduga, ketidakhadiran Imelda berkaitan dengan sejumlah persoalan internal, terutama terkait pengelolaan keuangan koperasi yang menurut mereka perlu mendapat penjelasan dan pertanggungjawaban.

Salah satu persoalan yang diungkap adalah dugaan upaya membawa dokumen transaksi keuangan pada malam hari beberapa bulan lalu. Namun, menurut pengurus, upaya tersebut berhasil dicegah sehingga dokumen yang dimaksud dapat diamankan.

Tidak hanya itu, setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah transaksi pengeluaran, pengurus mengaku menemukan transaksi bernilai ratusan juta rupiah yang diduga tidak tercatat melalui sistem resmi koperasi, yakni Sikopdit OL.

“Setelah kami melakukan pengecekan, ditemukan sejumlah transaksi pengeluaran yang tidak melalui sistem resmi Sikopdit OL. Ini menjadi persoalan serius yang harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Pengurus juga menyoroti adanya selisih antara catatan kas dalam sistem dengan jumlah uang secara fisik di dalam brankas.

Berdasarkan data Sikopdit OL, uang dalam brankas tercatat lebih dari Rp 600 juta. Namun, saat dilakukan pemeriksaan fisik, jumlah uang yang ditemukan hanya sekitar Rp 500 juta.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pengurus menyebut terdapat selisih sekitar Rp 128 juta yang hingga kini perlu mendapat penjelasan.

Persoalan lainnya adalah dugaan transaksi melalui layanan Cash Management System (CMS) di sejumlah bank tanpa melalui pencatatan dalam Sikopdit OL.

Menurut John Helan, terdapat transaksi yang menyebabkan saldo rekening bank berkurang, tetapi tidak diikuti pencatatan penambahan pada kas koperasi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu transparansi dan pertanggungjawaban keuangan lembaga yang selama ini mengelola dana milik anggota.

Pengurus menegaskan, seluruh temuan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar bagi koperasi.

Di sisi lain, pengurus menyebut ketidakhadiran Imelda turut berdampak terhadap pelayanan kepada anggota.

Mereka mengklaim, selama hampir tiga bulan terakhir, sejumlah anggota berulang kali mendatangi kantor pusat untuk menarik simpanan, tetapi belum mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

Menurut John Helan, salah satu kendalanya adalah belum adanya tanda tangan Imelda pada dokumen penarikan dana di bank.

Padahal, dana tersebut dibutuhkan anggota untuk berbagai keperluan mendesak, seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM), hingga biaya kedukaan anggota keluarga yang meninggal dunia.

“Anggota datang setiap hari untuk mengambil uang mereka. Ada yang membutuhkan biaya pengobatan, biaya sekolah anak, modal usaha, sampai kebutuhan kedukaan. Ini uang milik anggota, bukan uang pribadi siapa pun,” tegasnya.

John Helan berharap persoalan internal tersebut segera diselesaikan sehingga hak-hak anggota tidak terus dikorbankan.

Ia juga meminta agar pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi memberikan penjelasan secara terbuka.

Menurut John Helan, dugaan transaksi yang tidak tercatat, selisih kas, serta penggunaan CMS tanpa pencatatan dalam sistem resmi harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Imelda Anin terkait berbagai tudingan yang disampaikan pihak pengurus tersebut. Hak jawab dan klarifikasi Imelda tetap terbuka untuk dimuat guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Komentar Anda?

Related posts