‎Aktivis Andhy Umbu Sanjaya: Jangan Jadikan Adat sebagai Instrumen Kekuasaan Atau Politik

PORTALNTT.COM, KUPANG – Koordinator Daerah BEM Nusantara NTT, Andhy Umbu Sanjaya, menyatakan penolakan tegas terhadap setiap upaya yang menggunakan simbol, kehormatan, dan lembaga adat sebagai sarana membangun legitimasi politik. Menurutnya, wacana penobatan mantan Presiden Joko Widodo sebagai “Raja Timur”, jika benar dikaitkan dengan kepentingan politik, merupakan persoalan yang tidak bisa dipandang sekadar sebagai seremoni budaya.
‎
‎Andhy menegaskan bahwa adat Timor adalah identitas kolektif yang lahir dari sejarah panjang, perjuangan leluhur, serta legitimasi masyarakat adat. Karena itu, adat tidak boleh direduksi menjadi alat pencitraan ataupun panggung politik bagi siapa pun.
‎
‎”Kami tidak sedang mempersoalkan individu. Yang kami kritik adalah apabila simbol-simbol adat digunakan untuk membangun legitimasi politik. Adat bukan panggung pencitraan. Adat bukan alat mempercantik citra kekuasaan. Adat adalah kehormatan yang diwariskan leluhur dan harus dijaga dari kepentingan politik sesaat.”
‎
‎Menurut Andhy, masyarakat NTT harus mampu membedakan antara penghormatan terhadap budaya dan penggunaan budaya untuk kepentingan politik.
‎
‎”Ketika simbol adat mulai dipakai sebagai instrumen legitimasi politik, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah gelar, melainkan marwah seluruh masyarakat adat. Jangan jadikan budaya sebagai properti politik yang dapat digunakan sesuai kepentingan elite.”
‎
‎Rakyat NTT membutuhkan keadilan, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang memadai, dan kesejahteraan. Penghormatan terhadap budaya harus dibuktikan melalui keberpihakan pada rakyat, bukan hanya seremoni.
‎
‎Di akhir pernyataannya, Andhy mengajak mahasiswa dan generasi muda menjaga nalar kritis serta memastikan adat tetap menjadi milik masyarakat, bukan instrumen kekuasaan.

Komentar Anda?