PORTALNTT.COM, KOTA KUPANG – Memperingati hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPPM-DA) DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar literasi politik bagi perempuan di NTT melalui seminar perempuan dan politik yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom.
Diskusi perempuan dan politik ini digelar BPPM-DA DPD Partai Demokrat NTT pada Jumat (22/11/2022) Pukul 14.00 WITA dan dihadiri lebih dari seratus orang peserta dari berbagai kalangan.
Narasumber yang dihadirkan dalam diskusi kali ini adalah Deputi BAPILLU DPP Partai Demokrat Dr. Dra Andi Nurpati, M.PD, Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Demokrat Anita Jacoba Gah, S.E, Ketua STFK Ledalero Rm. Dr. Otto Gusti Madung, SVD, dan Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana yang juga merupakan pengamat sosial dan politik Dra. Hj. Balkis Soraya Tanof, M.Hum.
Pemantik diskusi sekaligus moderator adalah Kepala BPPM-DA DPD Partai Demokrat NTT dr. M.C. Stevi Harman, BmedSc (Hons).
Dokter Stevi Harman dalam sapaan pembukanya usai diberikan kesempatan oleh sang MC andal BPPM-DA DPD Demokrat NTT Leonora M.M Guterres, S.Ikom, menjelaskan alasan dibuatnya diskusi tersebut oleh badan yang dinahkodainya.
“Diskusi perempuan dan politik dalam rangka peringatan hari Kartini dengan tema pentingnya literasi politik bagi perempuan NTT dipandang perlu dilakukan sebab, literasi politik bagi seluruh warga NTT menjadi urgent, apalagi di era digital ini. Warga negara adalah tulang punggung dari demokrasi Indonesia. Rakyat yang cerdas akan menghasilkan suatu negara demokrasi yang kokoh. Sayangnya, banyak yang belum menyadari pentingnya literasi politik sehingga kurang memberi perhatian terhadap topik seperti ini. Kami dari Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPPM-DA) DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk menyediakan platform diskusi dengan menghadirkan empat narasumber hebat yang sudah ahli dalam bidangnya masing – masing. Semoga semua peserta dapat menyimak dengan baik,” ujar gadis cantik berdarah Manggarai dan Sikka ini.
Pukul 14.20 WITA, diskusi literasi politik bagi perempuan NTT dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur Leonardus Lelo.
Leo Lelo yang mengikuti kegiatan ini dari Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta diskusi.
“Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti diskusi yang digelar oleh BPPM-DA Demokrat NTT. Pengetahuan politik bagi seluruh masyarakat terutama bagi perempuan mesti selalu digaungkan. Sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan di NTT, Partai Demokrat memberikan ruang dan kesempatan untuk seluruh perempuan NTT berkarya melalui jalur partai politik. Saat ini di kepengurusan DPD Demokrat NTT yang saya pimpin, banyak kaum perempuan yang dilibatkan. Kepada semua Kader Demokrat NTT dan seluruh perempuan saya ucapkan selamat hari Kartini bagi kalian,” ucap Lelo sambil membuka acara dengan resmi.
Deputi BAPILLU DPP Partai Demokrat Dr. Dra Andi Nurpati, M.PD, yang didapuk untuk memberikan materinya sebagai narasumber pertama, menjelaskan bahwa, Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayahdan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.
Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasiterhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agarmemberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkanpenunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.
“Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender,” terang dia.
Andi Nurpati menjelaskan juga tentang pengertian kesetaraan gender sebagai berikut.
Kesetaraan gender adalah konsep politik yang menekankan kesetaraan antar gender. Sehingga kesetaraan gender ini juga dikenal sebagai kesetaraan seksual atau kesetaraan jenis kelamin yang mencerminkan dalam keadaan kemudahan akses yang sama ke sumber daya dan peluang tanpa memandang gender, termasuk partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, dan keadaan menghargai perilaku, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda secara setara, tanpa memandang gender.
Kesetaraan gender lebih dari sekadar keterwakilan yang setara, ia sangat terkait dengan hak-hak perempuan, dan seringkali membutuhkan perubahan kebijakan. Hingga tahun 2017, gerakan global untuk kesetaraan gender belum memasukkan proposisi gender selain perempuan dan laki-laki, atau identitas gender di luar biner gender.
“Pemilu legislatif 9 April lalu, setidaknya dipenuhi oleh maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia. Praktisi publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap kontruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca reformasi yang masih bias gender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarjinalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan gender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara. Meski negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum),” paparnya.
Menurut Nurpati, Indonesia masuk 10 besar kesetaraan gender di Asia. Contoh kesetaraan gender yang harus dimaksimalkan lagi adalah perempuan harus memperoleh kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, tidak diperlakukan secara kasar/kekerasan (KDRT), mendapatkan ruang untuk berpolitik (UU Parpol dan UU Pemilu), kesempatan kerja dan karier, serta membina rumah tangga.
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana yang juga merupakan pengamat sosial dan politik Dra. Hj. Balkis Soraya Tanof, M.Hum dalam pemaparannya menjelaskan tentang situasi politik di NTT bagi kaum perempuan, tentang peluang dan tantangan.
Menurutnya berdasarkan data tentang keterpilihan perempuan di parlemen NTT dan asal NTT belum menunjukkan representasi kouta 30% dan perempuan di DPR RI masih berwajah Maskulinitas atau politik patriarkhi dan terjadi peminggiran politik terhadap perempuan dan keterpilihan perempuan di DPR RI dan DPD RI adalah menunjukkan dominasi jaringan kekerabatan dan elit politik sebagai basis rekruitmen caleg hingga mencapai 23,07%.
“Persentase ini diperoleh melalui penelusuran latar belakang masing-masing perempuan terpilih dan didapati bahwa mereka adalah istri dari penguasa (gubernur dan walikota) serta petinggi partai politik yang mencalonkan mereka,” jelas Ketua Pokja 1 PKK Kota Kupang ini.
Dalam materinya, Balkis Soraya Tanof juga mengungkapkan tantangan perempuan dalam berpolitik.
Ada Faktor Internal seperti, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai sebagai ongkos politik, beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban professional, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri, persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan kotor.
Sedangkan faktor eksternalnya adalah, ideologi jender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, kelajiman model maskulin mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan, kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan, tiadanya pelatihan dan pendidikan yang berkembang, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik pada khususnya, partai politik menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 3 hanya batas memenuhi syarat yang minimalis disetiap 3 calon ada 1 perempuan, kuota caleg perempuan minimal 30% hanya sebatas pemenuhan syarat bagi partai politik sebagai peserta pemilu sesuai peraturan kpu no.7 tahun 2013, kurangnya penguasaan perempuan pada teknologi digital bagi era baru politik menguasai media sosial twiter dan whatsapp sebagai sarana kampanye, dan politik uang pada saat menjelang pemungutan suara di TPS.
Balkis Soraya Tanof sebelum menutup materinya mengajak seluruh perempuan di NTT yang berminat dengan dunia politik untuk melakukan strategi personal branding untuk memenangkan Pemilu.
“Personal branding pada hakikatnya merupakan politikal branding yaitu upaya seorang politisi, perempuan calon kepala daerah dan legislatif untuk menampilkan karakter pribadinya yang kuat, menonjolkan kekuatan diri (modal individu) yang unik, dibarengi dengan track record yang sudah teruji, dengan tampilan yang meyakinkan sehingga menjadi sebuah keunggulan komparatif dengan kandidat lain. Perempuan NTT harus bisa lakukan ini,” ajaknya.
Tujuan personal branding yaitu agar para pemilih memiliki pandangan positif tentang citra diri seorang perempuan calon kepala daerah dan calon legislatif. sehingga pemilih pada akhirnya bukan hanya mengenal, tetapi mengenang baik, menyukai, dan kemudian menjatuhkan pilihan kepada perempuan calon kepala daerah yang bersangkutan.
Sedangkan Ketua STFK Ledalero Rm. Dr. Otto Gusti Madung menekankan pada topik yang diambilnya.
“Mengapa perempuan terlibat dalam politik, pemikiran saya ada dua hal; yang pertama realitas pemberitaan yang dialami oleh kaum perempuan dalam budaya patriarki dan NTT budaya patriarki itu sangat dominan. Yang kedua perempuan itu sebenarnya sangat tangguh dalam memperjuangkan hak-hak politik tapi sering di tenggelamkan oleh dominasi patriarki. Saya coba berikan pengalaman yang dialami oleh perempuan. Saya tunjukan data pengalaman penderitaan yang di alami kaum perempuan yang dirilis oleh Komnas HAM,” paparnya.
Pater Otto, mengatakan bahwa, pada tahun 2021-2022 terdapat 3.484 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung kepada Komnas HAM.
“Ini yang dilaporkan, tapi masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Kemudian untuk konteks NTT saya hanya mengangkat kasus di Flores, di Maumere yang kebetulan saya salah satu Ketua Lembaga TRUK-F. Setiap tahun kami merilis data hasil pendampingan. TRUK-F merupakan ntim relawan kemanusiaan. Selama tahun 2021, TRUK-F mencatat ada 101 korban yang melaporkan kasusnya, dengan rincian sebagai berikut; 68 korban anak dan 33 korban perempuan dewasa. Dari 101 korban, ada 92 pengaduan yang diterima TRUK-F Maumere dan 9 pengaduan diterima oleh TRUK-F Cabang Ende,” ulas dia.
Salah satu akar dari kekerasan terhadap permpuan, lanjuta Pater Otto adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan di dalam budaya patriarki.
“Budaya patriarki sering dipertahankan atas nama tradisi dan warisan leluhur kendati seseungguhnya menyembunyikan nilai-nilai yang represif. Untuk mengatasi persoalan ini, analisis yang kritis dan komperhensif atas konsep gender menjadi relevan. Pada umumnya gender dimengerti sebagai interpretasi kultur atas tubuh seksual. Atas dasar interpretasi individu melalui identitas dan peran gendernya, menepati posisi tertentu dalam sebuah tatanan sosial. Gender berperan sebagai instrumen pemahaman dan analisis atas jaringan sosial yang tercermin dalam pelbagai ungkapan budaya, (bahasa, sistem, simbol) tatanan sosial hukum, dan berhubungan erat dengan sistem sosial dan materi kekuasaan,” imbuhnya.
Hal lain disampaikan oleh Srikandi Demokrat NTT yang saat ini menjadi Anggota DPR RI, yakni Anita Jacoba Gah, berpesa untuk seluruh perempuan yang sedang mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia politik, khususnya para caleg perempuan.
“Perempuan harus empati dan memiliki kepedulian terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Para Caleg perempuan agar memiliki people skill yang baik. Dalam politik akan berhadapan dengan banyak orang dari berbagai kalangan, sifat, kepentingan. Penting untuk mempunyai people skill agar disukai orang,” tandas Anita Gah.
Anita juga mengatakan bahwa, para perempuan yang ingin menjadi anggota DPR agar menjadi pendengar yang baik, jangan egois dan jangan sombong.
“Jangan menganggap diri yang paling benar. Selain itu, harus rajin melatih skill dan keberanian public speaking, karena ini adalah senjata berperang untuk para anggota legislatif, untuk berperang melawan beberapa orang dan membela kepentingan rakyat yang diwakili. Kaum perempuan yang ingin terjun ke dunia politik pun harus mengontrol diri dengan kuat, jaga integritas diri, dan marwah partai. Akan ada banyak cobaan buruk. Jangan emosian, harus melawan dengan akal dan kecerdasan. Akan banyak fitnah, hoaks, black campaign dilayangkan kepada kita. Tapi ingat, mutiara sekalipun masuk kedalam lumpur akan tetap menjadi mutiara,” pesan Anita yang memiliki paras jelita ini.
Dokter Stevi Harman, kepada wartawan usai diskusi literasi politik bagi perempuan NTT, menyampaikan bahwa, esensi peringatan hari Kartini setiap tanggal 21 April adalah untuk mengingatkan kepada perempuan di Indonesia terhadap usaha emansipasi wanita R.A. Kartini terutama dalam bidang pendidikan.
“Salah satu program khusus Badan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Daerah (BPPM-DA) Partai Demokrat NTT adalah program pemberdayaan wanita. Webinar ini merupakan langkah awal dari agenda dan komitmen berkepanjangan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik. Sudah menjadi tugas dari partai politik untuk mendidik masyarakat di bidang ini. Target webinar ini adalah untuk masyarakat umum, khususnya mahasiswa, ibu rumah tangga dan juga bagi para perempuan yang akan berkecimpung di dunia politik praktis. Literasi politik berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap isu-isu politik dan proses politik,” ungkap dokter Stevi.
Bicara literasi politik, kata Stevi mencangkup 3 hal yakni, bukan hanya pendidikan/pengetahuan, juga keterampilan untuk membuat dirinya berperan efektif dalam proses demokrasi (contohnya keterampilan untuk mencari tahu dan mengkomparasi isu-isu), dan akhirnya sikap positif yang dituangkan dalam kesehariannya dengan pengetahuan yang sudah didapat itu.
“Literasi politik juga menjadi genting untuk digemakan, apalagi di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Sosial media digunakan untuk menyebarkan fitnah, hoax, hate speech, penggiringan opini. Dibutuhkan keterampilan untuk memilah informasi mana yang perlu dipercaya sehingga tidak mudah termakan black campaign. Rakyat adalah tulang punggung demokrasi, dan untuk penyelenggaraan demokrasi efektif, diperlukan literasi politik untuk masyarakat. Usaha dari Partai Demokrat tidak hanya sampai di sini, diawali dari webinar untuk memberikan gambaran secara umum dan akan terus kami lanjutkan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat umum. Kami juga akan bikin cuplikan-cuplikan dari seminar itu supaya bisa digaungkan terus, rencana minimal satu minggu ke depan,” pungkas dia. (Bakomstra Demokrat NTT)
Komentar Anda?
