Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT, ROTE NDAO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Rote Ndao menyampaikan sejumlah catatan kritis namun konstruktif dalam pemandangan umum terhadap rencana Pemerintah Daerah mengajukan pinjaman sebesar Rp 30 miliar. Fraksi PKB menegaskan bahwa kebijakan besar seperti pinjaman daerah harus disertai kehati-hatian, kajian komprehensif, dan keberpihakan pada pemerataan pembangunan.
Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PKB, Rabu (19/11/2025) Melkianus F Haning, S.Pd selaku Sekretaris Fraksi PKB, DRPD Rote Ndao menyampaikan sejumlah catatan kritisnya terhadap Ranperda APBD Rote Ndao, diantaranya ;
1. Transparansi Sumber Pembiayaan dan Pemerataan Pembangunan, Fraksi PKB meminta pemerintah memberikan penjelasan detail terkait sumber biaya pinjaman Rp 30 miliar, termasuk skema pembayaran dan beban fiskal daerah. Mereka juga menegaskan agar alokasi pembangunan dilakukan secara merata, berdasarkan indikator jumlah penduduk dan kebutuhan wilayah.
2. Studi Kelayakan dan Manajemen Risiko Wajib Diperkuat, Fraksi PKB menyoroti pentingnya studi kelayakan pinjaman daerah yang matang. Kajian harus mempertimbangkan manajemen risiko, kemampuan fiskal daerah, dan kondisi ekonomi Rote Ndao saat ini.
“Pinjaman tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mengukur kemampuan daerah dalam mengembalikan utang tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tegas Melkianus F Haning, Sekretaris Fraksi PKB DRPD Rote Ndao
3. Peringatan Soal Pendapatan Daerah dan Pemotongan TKD, PKB mengingatkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, serta adanya kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), mereka menilai beban fiskal Rote Ndao berpotensi semakin berat. Kondisi defisit untuk belanja wajib seperti gaji ASN juga menjadi sorotan PKB. Mereka menilai pemerintah perlu berhitung lebih cermat sebelum menambah beban utang jangka panjang.
4. Dampak Ekonomi dan Risiko Penurunan Daya Beli dan Penerimaan Pajak, Fraksi PKB mengingatkan dampak logis pemotongan TKD, penurunan pertumbuhan ekonomi, turunnya daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Padahal, PKB berharap PAD justru harus meningkat sebagai syarat utama agar daerah mampu membayar utang secara sehat.
5. Desak Pemerintah Pertimbangkan Pinjaman Bunga Rendah dari Pemerintah Pusat, PKB mempertanyakan efektivitas rencana pemerintah mengambil pinjaman dari Bank NTT yang suku bunganya lebih tinggi. Mereka menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan pinjaman berbunga rendah dari Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam PP 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Selain mengurangi risiko keuangan, opsi ini dinilai dapat menghindari potensi konflik kepentingan dan memberikan ruang fiskal yang lebih aman.
6. Solusi Tingkatkan PAD, Bukan Mengandalkan Pinjaman, Fraksi PKB menekankan bahwa respons terbaik terhadap pemotongan TKD bukanlah memperbanyak pinjaman, tetapi mendorong inovasi kebijakan daerah untuk meningkatkan pendapatan. Mereka menilai kemandirian fiskal lebih penting untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti pinjaman daerah dan mengajukan sejumlah usulan pembangunan yang mendesak bagi masyarakat, yakni ;
1. Usulan Pembangunan SD Satap di Dusun Lohaen, Desa Landu, Rote Barat Daya, Fraksi PKB meminta pemerintah membangun SD Satu Atap, karena sekitar 38 siswa setiap hari harus menyeberang menggunakan bodi/perahu untuk bersekolah. Kondisi ini sering menyebabkan keterlambatan dan risiko keselamatan.
2. Pembangunan Ruas Jalan Oemilal–Oeoko, Fraksi PKB menyoroti pembangunan ruas jalan Oemilal–Oeoko yang belum dilengkapi tembok penahan sepanjang 200 meter, sehingga berpotensi mengganggu kualitas pekerjaan dan keselamatan pengguna jalan.
3. Pembangunan Jalan Tudameda–Nemberalla, Fraksi PKB juga mendesak percepatan pembangunan jalan Tudameda–Nemberala sebagai akses vital ekonomi dan wisata.
4. Fasilitas Pendidikan dan Agama di Fiulain, Desa Oebou, Kec. Rote Barat Daya, Fraksi PKB meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan fasilitas sejarah pendidikan dan keagamaan di Fiulain, yang dinilai penting bagi kelestarian budaya dan pelayanan masyarakat.
Saat dikonfirmasi media ini, Melkianus F Haning, S.Pd menjelaskan bahwa pihaknya berharap Pemerintah Daerah Rote Ndao dapat mengambil langkah bijak dan tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan yang berimplikasi pada keuangan daerah jangka panjang.
“Dengan sikap kritis namun solutif, Fraksi PKB berharap Pemda Rote Ndao dapat membangun secara merata, terukur, dan berkelanjutan, tanpa terbebani risiko fiskal yang berlebihan,” tutup Melkianus F Haning.
