Penulis: Daniel Timu
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Kontras kebijakan anggaran di Kabupaten Rote Ndao kembali memantik sorotan tajam publik. Di saat tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dikabarkan harus patungan menggunakan uang pribadi untuk membayar jasa cleaning service. Namun untuk jasa outsourcing rumah jabatan pimpinan daerah di anggarkan sebanyak Rp927 Juta untuk Tahun 2026. Anggaran yang hampir menyentuh Rp1 miliar itu diperuntukkan bagi 30 tenaga outsourcing yang terdiri dari 27 pramusaji dan 3 sopir.
Informasi diperoleh media ini dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa pembiayaan itu berasal dari Rp14,7 Miliar Dana SiLPA Tahun 2025. Dimana Dana SiLPA itu telah disetujui oleh DPRD Rote Ndao untuk bisa digunakan itu bisa sebelum perubahan APBD 2026. Anggaran sebanyak Rp927 juta itu masuk dalam pos belanja Bagian Umum Sekretariat Daerah Rote Ndao.
Data tersebut langsung memunculkan pertanyaan serius soal arah prioritas belanja daerah. Ketika fasilitas rumah jabatan pimpinan terlihat mendapat perhatian besar, namun disaat yang sama fasilitas pelayanan kesehatan dasar justru disebut-sebut bertahan dengan gotong royong para tenaga kesehatan sendiri.
Ironisnya, para nakes di lapangan bukan sedang meminta fasilitas mewah. Mereka hanya berupaya menjaga kebersihan puskesmas agar pelayanan pasien tetap berjalan normal. Namun karena keterbatasan dukungan anggaran, biaya tenaga cleaning service bahkan harus ditanggung secara pribadi. Situasi ini menciptakan ironi yang sulit diabaikan.
Penelusuran media ini menemukan bahwa di Puskesmas Ndao para Nakes harus kumpul uang pribadi mereka Rp35 ribu per orang setiap bulan untuk bayar jasa tenaga Cleaning Service. Begitu pun di Puskesmas Eahun diketahui para Nakes patungan Rp20 ribu per orang setiap bulan untuk bayar tenaga Cleaning Service. Dan jika sejauh ini Pemda Rote Ndao belum anggarkan biaya jasa Cleaning Service di setiap Puskesmas maka tak menutup kemungkinan bahwa para Nakes di seluruh Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao juga bayar jasa tenaga Cleaning Service pakai uang Pribadi mereka.
Terkait dengan temuan di Puskesmas Ndao dan Puskesmas Eahun tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rote Ndao, Maria Isabela, S.KM, M.PH sudah coba dikonfirmasi media ini untuk meminta penjelasannya. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan sama sekali tidak memberikan respon atau penjelasan apapun.
Sementara itu Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Rote Ndao, Rominson I Laapen, SH saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada, Rabu (20/5/2026) membenarkan anggaran Rp927 juta tersebut untuk jasa outsourcing tenaga Pramusaji yang tersebar di beberapa Rumah Jabatan, antara lain; Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao, Wakil Bupati Rote Ndao, Rumah Jabatan 3 orang Pimpinan DPRD juga penempatan tenaga pramusaji di rumah 3 orang pejabat Asisten Daerah.
“Ada 2 jabatan yaitu peramu dan sopir diperuntukkan di Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil DPRD, Sekda, Asisten Daerah 3 orang. Untuk penjelasan lebihnya, dapat bertemu dengan pimpinan saya, Bapak Sekda,” jelas Rominson Laapen, Kabag Umum Setda Rote Ndao.
Kondisi ini memunculkan suatu ironi yang nyata. Di satu sisi, APBD mampu mengakomodasi puluhan pramusaji untuk rumah jabatan, tapi di sisi lain, petugas kesehatan yang setiap hari berhadapan langsung dengan pasien justru harus merogoh kantong sendiri demi menjaga kebersihan fasilitas kesehatan.
Jika dihitung, anggaran outsourcing rumah jabatan tersebut setara sekitar Rp77 juta per bulan. Dengan komposisi 27 pramusaji dan 3 sopir, publik pun mulai mempertanyakan urgensi kebutuhan tenaga sebanyak itu. Pertanyaan itu semakin sensitif karena muncul di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di daerah kepulauan tersebut. Mulai dari keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pendukung, ambulans Puskesmas juga banyak yang rusak, hingga beban kerja nakes yang tinggi.
Kini perhatian publik bukan lagi sekadar soal besar kecil angka Rp927 juta. Persoalan utamanya adalah pesan moral dari kebijakan anggaran itu sendiri. Saat tenaga kesehatan harus patungan membayar cleaning service agar puskesmas tetap bersih dan layak melayani pasien, sementara rumah jabatan para pimpinan daerah justru mendapat alokasi besar untuk pramusaji dan sopir. Lebih jauh, kondisi ini seakan memperlihatkan bagaimana APBD Rote terkesan lebih menopang kenyamanan elit birokrasi dibanding memperkuat pelayanan publik yang langsung menyentuh rakyat.
