Penulis: Daniel Timu
Editor: Jefri Tapobali
PORTALNTT.COM, ROTE NDAO – Momentum Sidang VI DPRD Rote Ndao, pada agenda Pandangan Fraksi yang digelar di Ruang Sidang Utama kantor DPRD Rote Ndao, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terkait berbagai masalah yang menekan masyarakat Rote Ndao.
Dalam sidang yang digelar pada, Selasa (22/11/2022) Fraksi PDI Perjuangan menyoroti dan mempertanyakan peranan Pemda Rote Ndao dalam responnya terhadap kondisi harga rumput laut yang terjun bebas akibat dari kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang melakukan larangan pengiriman bahan baku rumput laut kering keluar NTT.
Anggota DPRD Rote Ndao dari Fraksi PDI Perjuangan Rote Ndao, Zinzendorf Yosus Adu dalam pembacaan pemandangan Fraksi dalam sidang tersebut menyebutkan bahwa kebijakan Pemprov NTT ini tentu secara politik di pandang tidak pro rakyat, bahkan dapat dikatakan lebih pro terhadap praktek monopoli di Provinsi NTT, lebih khusus di Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan tersebut dianggap akan membunuh ekonomi petani rumput laut di kabupaten Rote Ndao.
“Melalui forum ini, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan sejauh mana keberpihakan Pemda Rote Ndao kepada petani rumput laut dan langkah apa yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan dampak dari kebijakan itu. Karena sejak ada kebijakan tersebut, harga rumput laut hari ini berada pada titik terendahnya,” ucap Zinzendorf Adu, Anggota DPRD Rote Ndao, Fraksi PDI Perjuangan.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta DPRD Rote Ndao untuk bersuara secara lisan maupun tertulis kepada Pemprov NTT dan DPRD NTT, bahkan kepada pemerintah pusat dan DPR-RI sehingga dapat menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, supaya rakyat kecil jangan terus dikorbankan hanya untuk kepentingan segelintir orang,” tegas Zinzendorf Adu.
Fraksi PDI Perjuangan juga menanggapi masalah kelangkaan pupuk di Rote Ndao yang sudah terjadi hampir lima belas tahun, seolah memberikan sebuah konklusi bahwa pemerintah dan DPRD tidak sanggup mengatasi persoalan ini dengan sebuah kebijakan yang mampu menjadi solusi. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar perlu adanya sebuah kebijakan untuk memastikan stok pupuk di Rote Ndao tetap terjaga. misalnya, dengan melakukan kebijakan operasi pasar, yakni dengan membeli pupuk non subsidi di pihak produsen dan menjualnya kepada masyarakat dengan harga subsidi. Dengan demikian masalah ketersediaan pupuk dapat diatasi.
Juga terkait keluhan masyarakat Rote Ndao menyangkut penutupan tambang Galian C, Fraksi PDI Perjuangan melihat kondisi itu berdampak pada sektor ekonomi dan pembangunan. Walaupun bukan kewenangan Pemda Rote Ndao, namun Pemda Rote Ndao perlu meminta penjelasan pemerintah terkait langkah apa yang sudah dan sementara di lakukan guna menjawab persoalan ini. Fraksi PDI Perjuangan pertanyakan sejauh mana koordinasi Pemda Rote Ndao dengan Pemprov NTT ataupun pihak pemegang izin untuk mencarikan solusinya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menanggapi kebijakan Pemprov NTT yang berdampak kepada ekonomi masyarakat Rote Ndao, yaitu menaikan harga tiket Kapal ASDP terhadap kendaraan bermotor yang dinilai tidak wajar. Kebijakan tersebut dianggap akan menimbulkan inflasi di Rote Ndao. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah terkait langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan dimaksud.
Berkaitan dengan pekerjaan proyek fisik di Kabupaten Rote Ndao yang terkesan asal-asalan dan tidak berkualitas, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan Pemda Rote Ndao terkait apa saja yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kondisi tersebut karna kebanyakan kualitas proyek pembangunan di Rote Ndao selalu menjadi keluhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada Pemda Rote Ndao untuk menerapkan pola 5 (lima) hari kerja bagi PNS di lingkup Kabupaten Rote Ndao agar selaras dengan hari kerja pemerintah provinsi dan pusat.
“Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemda Rote Ndao terapkan kebijakan 5 hari kerja bagi ASN demi efektifitas dan efisiensi kerja ASN. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal ke lokasi-lokasi wisata di Rote Ndao,” jelas Zinzendorf Yosus Adu,
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, Pemda Rote Ndao dapat membuat kebijakan agar setiap ASN wajib memanfaatkan hari Sabtu sebagai hari berwisata dan wajib mempublikasikannya melalui platform-platform media sosial yang tersedia, hal ini tentu mendorong promosi wisata secara gratis dan dapat berkorelasi terhadap peningkatan daya beli yang nantinya bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat dan penjual jasa di lokasi-lokasi wisata di Rote Ndao dan juga dengan publikasi masif oleh ASN dimaksud, dengan sendirinya geliat sektor pariwisata di Rote Ndao bisa meningkat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemda Rote Ndao untuk menyerahkan secara utuh semua proses perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, untuk memangkas alur birokrasi sekaligus mencegah potensi ego sektoral antar OPD. Agar perizinan tidak menjadi masalah dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi di Rote Ndao. Di harapkan dampak dari kemudahan sebuah izin adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan dapat menyerap tenaga kerja.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada Pemda Rote Ndao untuk menata secara baik birokrasi di Kabupaten Rote Ndao yaitu dengan menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat serta mengisi kembali jabatan-jabatan yang lowong terutama jabatan-jabatan strategis misalnya jabatan kepala BAPPELITBANG yang sampai hari ini masih lowong, padahal ini merupakan jabatan strategis karena harus memimpin dapur perencanaan di kabupaten Rote Ndao.
Komentar Anda?
