PORTALNTT.COM, KUPANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyuarakan kekecewaannya atas sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terkait penanganan kasus mutasi guru di Kabupaten Flores Timur (Flotim).
Fraksi PKB menilai adanya perlakuan diskriminatif dalam tanggapan resmi Pemprov terhadap persoalan yang dinilai menyangkut hak dan nasib tenaga pendidik di daerah tersebut.
Dalam agenda penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2024, Fraksi PKB menyatakan bahwa jawaban Pemprov sangat diskriminatif dan tidak menyentuh substansi permasalahan, khususnya menyangkut proses SK tenaga guru di Kabupaten Flores Timur.
“Pandangan fraksi adalah pandangan politik yang harus disikapi oleh pemerintah Provinsi NTT,” ujar Ana Waha Kolin anggota Fraksi PKB DPRD NTT, Selasa (10/6/2025).
Menurut An Kolin, proses kepindahan ASN, Nakes dan Guru-guru yang sudah melengkapi persyaratan dokumen administrasi jangan dibiarkan terkatung-katung.
“Misalnya perpindahan guru dari SMA Negeri 1 Lewolema ke SMA Negeri 1 Larantuka. Nah di sana ada kekurangan tenaga guru dan semua persyaratan sudah dipenuhi tinggal menunggu SK Gubernur. Ini persoalan yang urgen demi kemaslahatan dan demi anak didik di tahun ajaran baru,” tandas An Kolin anggota DPRD dua periode dari Dapil VI (Flores Timur, Lembata dan Alor).
Ia meminta Pemerintah jangan menimbulkan kepincangan karena saat ini akan memasuki tahun ajaran baru. Kekurangan tenaga guru itu harus di isi sehingga tidak mengorbankan anak-anak.
“Saya minta Bapak Gubernur dan OPD terkait untuk memberikan jawaban tertulis ke Fraksi PKB setelah sidang ini. Dan jawabannya tidak boleh normatif,” pinta An Waha Kolin dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi NTT belum memberikan tanggapan resmi tambahan atas pernyataan Fraksi PKB tersebut.
